LPA Tubaba Kunjungi Anak-Anak Keluarga Eks. Pengikut Gafatar | Berita LPA Tulangbawang Barat.

Press Release  LPA Tubaba

Minggu, 31 Januari 2016  pukul 05:44 WIB

TULANG BAWANG UDIK, (Komunitas Pojok Tulangbawang Barat) – Untuk menghindari stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tua yang terindikasi menjadi jaringan atau eks anggota ormas Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) dan berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak. Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat (LPA Tubaba) kunjungi keluarga Fat (43th) warga Tiyuh Marga Kencana Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat guna melakukan pendampingan. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi Promosi dan Sosialisasi Hak Anak LPA Tubaba, Fitria Ningsih Chaniago.

“Kondisi mereka cukup memprihatinkan, pasca kejadian ini ketiga anak mereka terancam putus sekolah,” kata Fitria di Daya Murni, Sabtu (30/01/2016).

Dari keterangan yang berhasil LPA Tubaba himpun, keluarga eks pengikut Gafatar yang baru saja dipulangkan dari Kalimantan Barat ini memiliki 3 orang anak; yang pertama MYA (16th) laki-laki baru lulus SMP, NN (14th) perempuan kelas VIII SMP dan yang ketiga ZYA (9th) baru kelas III SD.

“Anak pertama sempat lulus SMP tetapi hingga hari ini ijazahnya belum sempat diambil, masih disekolah. Demikian juga dua anak lainnya sempat naik kelas tetapi belum pernah masuk sekolah dikelas yang baru karena kepergian mereka meninggalkan Marga Kencana orang tua tak sempat urus sekolah anak-anak.” Sambung Ketua LPA Tubaba, Elia Sunarto diujung telepon.

LPA Tubaba mengapresiasi sikap dan langkah Pemerintah Daerah dan masyarakat Tubaba yang well come atas  kepulangan mereka, lanjut Elia Sunarto. Ini sangat penting bagi perkembangan psikis anak-anak mereka, jangan sampai akibat kejadian itu berdampak pada psikologi anak-anak keluarga eks pengikut Gafatar.

“LPA Tubaba akan mendampingi mereka, Senin nanti kami akan bertemu dengan pihak sekolah dan Dinas Pendidikan, mereka harus mendapatkan hak pendidikannya. Kalau diperlukan LPA Tubaba juga akan siapkan psikiater,” ungkap aktifis anak ini.

Terkait hal ini, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Asrorun Niam meminta Kemendikbud bisa memberikan layanan pendidikan darurat serta membuat perencanaan untuk pemenuhan hak pendidikan anak secara utuh dan holistik. Kata dia, banyak anak usia sekolah, baik Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang putus sekolah karena gabung Gafatar setelah pindah ke Kalimantan, dan juga tidak mengenyam pendidikan.

Kepalo Tiyuh Marga Kencana Kecamatan Tulang Bawang Udik, Nuredi melalui Gerbang Sumatera News  mengucapkan terimakasih kepada LPA Tubaba yang berkenan mendampingi warganya yang sedang mengalami musibah tersebut. Ia berharap sangat dengan keikutsertaan LPA masalah keberlanjutan pendidikan anak-anak keluarga eks pengikut Gafatar segera mendapat solusi.

Ketika ditanya sikapnya terkait kepulangan warga yang terindikasi anggota Gafatar, Nuredi yang ditemui Gerbang Sumatera News dirumahnya, Sabtu (30/01/2016) menjelaskan, dirinya selaku Kepalo Tiyuh tentu saja menerima dengan tangan terbuka dan siap membina mereka.

“Sepengetahuan saya, mereka adalah warga yang baik dan tidak pernah berbuat yang aneh-aneh, dalam hal ini mereka adalah korban Gafatar. Kami siap menerima dan membina mereka kembali, karena ini perintah langsung Bapak Bupati Umar Ahmad.” terang Nuredi.

Dari pantauan Gerbang Sumatera News dilapangan masyarakat Tulang Bawang Barat termasuk familiar, tidak menolak kepulangan mantan pengikut Gafatar. Hal ini tentu karena keberhasilan Pemkab Tubaba dalam memberikan pemahaman warganya bahwa pengikut Gafatar kebanyakan adalah korban. Hal tersebut diamini Sudarso salah seorang warga Tiyuh Marga kencana.

“Dengan tidak mengurangi kewaspadaan tentunya, kami dapat menerima kepulangan mereka. Buktinya baru sehari mereka dirumah malamnya sudah membaur ikut kegiatan rutin yasinan yang diselenggarakan dirumah warga”. Kata Sudarso.

Untuk diketahui, Fat yang masih tercatat sebagai  warga Kabupaten Tubaba ini merupakan salah satu dari ribuan bekas anggota Gafatar yang sudah terdata di delapan titik lokasi pengungsian di Kalimantan Barat yang kini sudah dipulangkan ke kampung asalnya. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Dinas Sosial Provinsi Lampung sebelumnya telah menjemput warga Lampung mantan pengikut Gafatar ini di Rumah Pelindungan dan Trauma Center (RPTC) Bambu Apus, Jakarta Timur, Sabtu (30/1) lalu.

Gubernur Lampung, Ridho Ficardo meminta pada unsur pemerintah terkecil, yaitu lurah dan kepala desa serta ormas keagamaan menjaga psikologis eks Gafatar saat kembali ke masyarakat.

“Jangan sampai mereka teraniaya, bukan secara fisik tapi secara psikologis. Supaya meraka bisa menyatu kembali dengan masyarakat,” jelas Gubernur.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa saat kunjungannya di barak pengungsian eks anggota Gafatar di Pontianak, Sabtu (22/01/2016) juga meminta masyarakat menerima kehadiran mantan anggota organisasi kemasyarakatan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Eks anggota Gafatar, kata dia, tidak boleh dikucilkan. *(ES).

ISTANA BEBAS ‘NYAMUK’ | Kopi Pahit | Komunitas Pojok Tulangbawang Barat

Celoteh Elia Sunarto

Sabtu, 19 Maret 2016

KOPI PAHIT, (Komunitas Pojok Tulangbawang Barat) Tiba-tiba singkong goreng ini kehilangan rasa, padahal baru separuh ‘semampir’ di mulutku, ada sepertiganya sudah melorot ditenggorokan. Aku berniat membuangnya tapi menjaga perasaan pedagangnya yang masih ‘nyerocos’ umbar emosi didepan penggorengan itu lebih penting. Dia bekerja pas tepat didepanku, bisa dibayangkan penggorengan besi berisi minyak panas itu bisa-bisa saja melayang ke mukaku.

Omelan ‘Nuran dari kampung tertindas’ emang tidak bisa diabaikan. Ia ngomel tentang listrik yang byarpet, tagihan BPJS yang bakal naik, lokasi lapaknya yang tergusur karena renovasi pasar, raskin yang telat, ‘telmi’nya pegawai menangkap penderitaan rakyat.

Semua celometan wong cilik ini tak tergambar dalam pemberitaan media. Media elektronik tenggelam dalam komedi hiburan yang membius dan tak mendidik warga. Kehidupan pemimpin makin jauh dari jamahan tangan kecil rakyat.

Jadi inget keluhan sahabatku Sam, ia sempat dihardik dan kurang nyaman ketika suatu saat ia berada dilingkaran emas Sang Penguasa. Sam menajamkan penglihatannya, ia lihat sekeliling. Banyak wajah yang dulu ia kenali tiba-tiba terasa asing. Sam merasa jadi pecundang dirumah yang dibangun dengan uang rakyat, yang menjadi tumpuan harapan rakyat.

Aku harus mengakui, ada jurang yang tak sengaja digali. Membentang jadi kubangan pemisah antara pemimpin dan rakyatnya, tak sesuai dengan jargon dan semangat yang dulu bersama dibangun.

Sam yang datang diundang Sang Petinggi pun mengurungkan diri. Ia sematkan kembali ponsel yang biasa ia buat ambil gambar dan menulis berita. Pantas kurang pemberitaan berimbang gumamnya, lalu siapa yang kerap kabarkan keberhasilan itu?

Aku tak pernah lagi melihat para seniman termasuk penyair makan nasi bungkus ‘kumbulan’ usai bersepeda atau paling banter naik beca pulang dari nongkrong dikedai ‘Nuran’ usai ngamen sebagai profesi jadi seniman jalanan yang dulu jadi cerita kebanggaan.

Mereka kini biasa ngrokok putih, minum susu dengan hidangan cepat saji di kafe-kafe atau menghadiri perjamuan diantara para elite. Karyanya tak lagi menggaruk sanubari atau berani ‘meludahi dahi’ pejabat yang mensuarakan amanat penderitaan rakyat.

Kalau pun itu epik cinta, kisahnya soal bagaimana menaklukkan kuda putih binal, pertarungan sengit dikamar-kamar hotel berbintang. Tak lagi bertutur tentang peluh Kak Paidi yang mengayuh beca tuanya atau jeritan dan alasan Yu Mikem melacurkan diri, demi masa depan anak-anak mereka yang hanya bertemu mie instan 2 bungkus untuk empat nyawa kecil setiap hari.

Istana bebas nyamuk memang ‘saru’ disandingkan bau keringat dan sperma kering rakyat cilik ditengah issu kemakmuran yang dihembuskan bareng asap cerutu bau alkohol. (ES).

Serdadu Band Kibarkan Bendera Oi Tulang Bawang| Kabar Pojok Tulangbawang Barat

PANARAGAN (Kedai Pena Komunitas Pojok Tulangbawang Barat) —  Udara kering dan terik matahari yang menyengat terkadang membuat gerah orang apalagi waktu menunjuk pertengahan hari, kondisi kurang nyaman tiba-tiba bergeser dengar alunan musik berirama semi country. Di panggung barisan anak muda kelompok pemusik dengan performa sederhana asyik mengalunkan lagu-lagu balada.

Serdadu Band, kelompok anak muda yang memfavoritkan penyanyi dan pencipta lagu legendaris Indonesia Iwan Fals terus melantunkan lirik-lirik lagu bernada kritik sosial. Serdadu Band memang tidak akan lepas dari nama besar musisi itu.

Menurut Eko Prihanto, Ketua Dewan Pembina Badan Pengurus Kota (BPK) Orang Indonesia (Oi) Serdadu Band adalah salah satu kelompok dari sekian banyak kelompok yang yang terbentuk dan jadi bagian tak terpisahkan dari Oi yaitu organisasi yang mewadahi penggemar-penggemar Iwan Fals.  Ia menyebut Serdadu Band merupakan cikal bakal terbentuknya organisasi Oi di Tulang Bawang.

“Kantor Badan Pengurus Pusat (BPP) Oi berada di Leuwinanggung-Depok, Jawa Barat. Bermula dari kelompok Serdadu inilah kemudian terbentuk kelompok-kelompok lain yang kesemuanya diberi nama sesuai lagu-lagu ciptaan Iwan Fals,” terang Eko Prihanto di Unit II, Minggu (14/2/2016).

Menurut Eko keanggotaan BPK Oi Tulang Bawang kini berkisar 237 orang, kini telah terbentuk beberap kelompok seperti; Kelompok Serdadu beranggotakan 25 orang, Kelompok Berandal Malam beranggotakan 25 orang, Sugali 35 orang, Manusia Setengah Dewa  25 orang, Mata Dewa  25 orang, Cikal  15 orang, Merah Putih 17  orang. Tak hanya itu kini juga sudah terbentuk Kelompok Nona beranggotakan 16 orang, Kelompok Suara Fals beranggotakan 14 orang dan Kelompok Berandal Malam Bratasena beranggotakan 40 orang.

Eko juga memaparkan Oi tidak hanya berkiprah di musik saja beberapa agenda rutin dan berkala maupun bersifat insidential kerap digelar. Diantara kegiatan-kegiatan tersebut yang pernah diikuti Kelompok Serdadu diantaranya; menghadiri Jambore Nasional (JamNas) Oi di Kuningan Jawa Barat, donor darah, penghijauan/menanam pohon dan gotong royong, santunan yatim-piatu, pengajian, gelaran musik, mengikuti Rapat Pimpinan Nasinal (RAPIMNAS) di leuwinanggung, Depok.

“Kami juga sudah mempunyai lapangan olah raga, seperti futsal, volley, takraw dan bulu tangkis yang bisa dimanfaatkan masyarakat umum,” kata Eko Prihanto bangga.

Selain itu Eko Prihanto juga memaparkan kegiatan-kegiatan Oi lainnya dibidang usaha yang dapat menambah penghasiln anggota, diantaranya; jasa sewa bunga papan, sablon (Kaos,Bendera Dll), team marketing di percetakan dan konveksi, café serdadu, martabak Oi, roti bakar Oi dan jasa entertainment (jasa band).

Terpisah, Ketua BPK Oi Tulang Bawang, Andri Wijaya menjelaskan organisasi Oi mengnut 5 pilar SOPAN. Ia mengurai yng dimaksud SOPAN adalah Seni, Olahraga, Pendidikan, Akhlak dan Niaga. Oi Tulang Bawang terbentuk dengan tujuan untuk ; 1). mengajak generasi muda turut serta aktif dalam sosial, kemasyarakatan, dan mendukung pemerintahan; 2). mewadahi kegiatan-kegiatan generasi muda yang mempunyai kemampuan, minat dan bakat dalam seni musik; dan 3). mengajak generasi muda untuk belajar berorganisasi.

Ia juga menerangkan meskipun Kabupaten Tulang Bawang kini sudah dimekarkan menjadi Mesuji dan Tulang Bawang Barat ia menyebut Oi belum berencana memisahkan diri.

“Hingga saat ini kami masih kompak  menjalankan roda organisasi atas nama Oi Tulang Bawang,” pungkas Andri Wijaya. (ES).

 

 

 

Bupati Tubaba Angkat 7 Kepalo Tiyuh Persiapan | Kabar Pojok Tulangbawang Barat

PANARAGAN (Kedai Pena Komunitas Pojok Tulangbawang Barat) – Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) kini memiliki 7 tiyuh persiapan pemekaran baru.  Bupati Tubaba Umar Ahmad, telah menunjuk dan melantik 7 orang Penjabat (Pj) Kepalo Tiyuh Persiapan di lapangan Tiyuh Persiapan Kagungan Ratu Agung, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Selasa (15/03/2016).

Ketujuh Pj Kepalo Tiyuh itu akan menjabat di tiyuh-tiyuh persiapan yang tersebar di tiga kecamatan, yakni 4 tiyuh di Kecamatan Tulang Bawang Udik, 1 tiyuh di Kecamatan Way Kenanga, dan 2 tiyuh di Kecamatan Tulang Bawang Tengah.

Ersani, Kabag Tata Pemerintahan (Tapem) pada Setdakab Tubaba  menjelaskan, ketujuh nama-nama yang akan menjabat tersebut yakni, Sutarji dilantik menjadi Pj Kepalo Tiyuh Persiapan Kagungan Ratu Agung, Buhairi dilantik menjadi Pj Kepalo Tiyuh Persiapan Karta Raya dan Tapsir akan dilantik menjadi Pj Kepalo Tiyuh Persiapan Gading Kencana, ketiga tiyuh persiapan ini berada di Kecamatan Tulang Bawang Udik. Selanjutnya, Dahlani dilantik menjadi Pj Kepalo Tiyuh Persiapan Sido Agung, Kecamatan Way Kenanga.

Kemudian, Muhammad Tohir dilantik menjadi Pj Kepalo Tiyuh Persiapan Mekar Asri dan Iskandar dilantik menjadi Pj Kepalo Tiyuh Persiapan Marga Asri. Kedua tiyuh persiapan ini adalah pemekaran dari Kelurahan Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah.

Sementara hingga berita ini diturunkan nama calon penjabat kepalo tiyuh persiapan Karta Tanjung Selamat Kecamatan Tulang Bawang Udik yang merupakan pemekaran dari Tiyuh Karta belum dapat diumumkan. Sumber Gerbang Sumatera News mengatakan penetapan nama Pj. Kepalo Tiyuh Persiapan Karta Tanjung Selamat Kecamatan Tulang Bawang Udik berjalan alot

“Kami masih menunggu usulan nama dari masyarakat, “ terang Ersani pada media.

Ketua TP PKK Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Daryati Melia Zeni kepada Gerbang Sumatera News mengatakan dalam pelantikan Pj. Kepalo Tiyuh tersebut sekaligus pengangkatan Ketua PKK masing-masing tiyuh dari ketiga kecamatan itu.

Sesuai PP Nomor 43 tahun 2004 , setelah dilantik mereka nantinya harus menetapkan batas wilayah tiyuh, pengelolaan anggaran operasional tiyuh persiapan yang bersumber dari APBD tiyuh induk, membentuk struktur organisasi tiyuh, mengangkat perangkat tiyuh, menyiapkan fasilitas dasar bagi penduduk tiyuh, membangun sarana dan prasarana pemerintahan tiyuh setempat. Diharapkan dalam kurun waktu 1 tahun, 7 tiyuh ini dapat didefinitifkan. (ES)

 

 

 

 

Darah (Kembali) Mengalir di Lahan Konflik Register 44 Tubaba | Pojok Berita

Sabtu, 12 Maret 2016

Pukul  12:19 WIB

GUNUNG TERANG (Komunitas Pojok Tulangbawang Barat) — Lahan register kembali membara, darah dan tangis mengalir dilahan yang disebut “Tak Bertuan” ini. Tiga orang dikabarkan tewas, empat rumah dan enam kendaraan bermotor roda dua hangus dibakar massa. Peristiwa yang terjadi pada Jumat (11/03/2016) sekitar 12.30 WIB, diduga dipicu masalah ‘setoran’ bagi hasil pengelolaan lahan Register 44 di Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba).

Kejadian bermula saat kelompok pimpinan Irawan mendatangi dan menyandera warga yang diduga selama ini menggarap lahan register. Penyanderaan dilakukan di Posko Terang Sakti kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tubaba yang selama ini sering dipersengketakan. Diduga, di posko tersebut terjadi perselisihan diantara mereka yang mengakibatkan tiga orang tewas.

Kapolsek Gunung Agung, AKP. Sobari begitu menerima laporan segera bergerak pimpin langsung anggota turun ke TKP.  Rombongan tiba di lokasi (Posko Terang Sakti ; red) sekitar pukul 13.30 WIB dan mendapati tiga mayat tergeletak dengan luka bacok serta luka tembak di kepala.

Kabar tewasnya tiga warga menyebar tak terbendung, sekitar 300-an orang bergerak ke kampung perbatasan yang diduga adalah tempat tinggal kelompok pelaku. Dengan bersenjatakan berbagai senjata tajam dan senapan angin warga mencari Irawan cs yang telah menewaskan rekannya. Mereka swipping rumah warga, selain menyandera kerabat Irawan, 4 rumah dilaporkan ludes dibakar, massa juga membakar 6 unit kendaraan roda dua.

“Warga geram dan tidak terima atas tewasnya rekan-rekan mereka. Ini puncak amarah warga atas penindasan yang mereka alami selama ini,” kata warga yang enggan disebut namanya.

Pergerakan massa pencari Irawan itu menimbulkan keresahan warga setempat, mereka memilih mengungsi untuk hindari konflik meluas. Untuk menjaga situasi dan keamanan, kini tampak puluhan aparat kepolisian dan tentara berjaga di sana.

Kapolda Lampung Brigjen Pol Ike Edwin didampingi Kapolres Tulang Bawang AKBP Agus Wibowo usai salat Jum’at langsung meninjau lokasi. Di Mapolsek Gunung Agung, Jumat (11/3/2016) sekitar pukul 23.00 usai meninjau lokasi kejadian Kapolda Lampung mengatakan korban tewas akibat peristiwa tersebut sebanyak tiga orang. Ketiganya merupakan warga penggarap hutan Register 44 Gunung Terang. Menurut Brigjen Pol Ike Edwin, ketiga korban tewas akibat luka tembak dan luka bacok yang diduga dilakukan kelompok Irawan Cs. Para pelaku memalak warga dengan dalih sewa lahan.

“Pemicunya kelompok Irawan Cs ini melakukan pemalakan. Jadi jangan dikait-kaitkan dengan hal-hal yang lain,” tandas Kapolda Lampung.

Korban tewas adalah I Wayan Sukarta, I Ketut Sartono alias Anggi dan satu korban belum diketahui Identitasnya. Sedangkan dua korban lainnya dalam kondisi kritis yakni Bagong dan Ade Riski. Kelima korban ini mengalami luka tembak dan bacok.

Bentrok yang mengakibatkan tiga warga tewas tersebut dipicu perselisihan ‘setoran’ uang keamanan menanam singkong di kawasan HTI yang lokasinya berbatasan dengan Kabupaten Way Kanan. Kontributor Gerbang Sumatera News di lapangan menyebut, setiap kampung disana dikenakan upeti ‘wajib’ setor uang keamanan senilai puluhan juta rupiah.

“Mereka minta hingga Rp. 5 juta/Ha/Tahun. Bahkan ada yang diminta Rp. 60-an juta per tahun,” terang satu sumber yang keberatan namanya dikorankan.

Resah dijadikan sapi perahan, maka timbulah perselisihan antara warga dan kelompok tersebut sehingga jatuh korban. Mengetahui adanya korban yang tewas, kerabat serta saudara dan masyarakat tidak terima atas kejadian tersebut.

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) setempat khawatirkan kondisi anak-anak dipengungsian, Komisioner LPA Tubaba, Erwin Aris Bachtiar mengatakan warga sudah berinisiatif mengamankan diri.

“Konflik tidak terjadi diperkampungan penduduk. Tetapi untuk keamanan, warga sipil belum diperkenankan mendekati wilayah yng berpotensi konflik,” terang Erwin Aris Bachtiar kepada Gerbang Sumater News, Sabtu (12/03/2016).

Hal tersebut diamini Sukardi, Ketua Komisi A DPRD Tubaba. Warga sipil belum diperkenankan mendekati wilayah potensi konflik. Diujung ponselnya ia juga mengatakan dirinya belum bisa membangun komunikasi dengan aparatur tiyuh di lapangan.

“Mungkin kondisi situasional ya, mereka butuh pengamanan atau gangguan sinyal. Saya belum bisa kontak-kontak rekan disana. Satu hal lagi untuk diketahui publik, itukan lahan register jadi kewenangannya ada pada Pusat, ini untuk dipahami saja,” terang Sukardi pada Gerbang Sumatera News, Sabtu (12/03/2016).

Sarmin salah seorang anggota DPRD setempat yang kebetulan kediamannya tak jauh dari lokasi kejadian juga tidak bisa dihubungi, termasuk Camat Gunung Terang, Sudiyana ponselnya mati.

Bupati Tubaba Umar Ahmad sangat menyesalkan terjadinya bentrok yang sampai menelan korban jiwa di wilayahnya tersebut. Wakil Bupati Tubaba Fauzi Hasan dan Sekretaris Kabupaten Herwan Sahri meminta pihak keluarga kedua belah pihak yang bentrok di kawasan hutan register 44 Gunung Terang dapat menahan diri.

“Serahkanlah kasus ini dengan pihak kepolisian. Janganlah lakukan hal-hal yang merugikan dan juga jangan mudah terpancing dengan isu-isu yang menyesatkat,” ujar Wakil bupati, saat mendampingi Kapolda Lampung Brigjend. Pol. Ike Edwin di Mapolsek Gunung Terang, Jumat (11/3/2016) sekitar pukul 22.30.

Kondisi di lokasi bentrok yang semula mencekam kini berangsur kondisif. Seribuan warga yang awalnya berkumpul telah membubarkan diri setelah Kapolda Lampung dan Kapolres Tulang Bawang datang ke lokasi menenangkan warga. Meskipun demikian, penjagaan ketat masih dilakukan disekitar kawasan register 44.

Bahkan, diperbatasan Tubaba – Waykanan tepatnya di dusun Asem juga dilakukan penjagaan ketat yang dipimpin langsung Kapolres Way Kanan. Penjagaan ini dilakukan untuk menjaga kemungkinan masuknya warga dari luar daerah.

Atas kejadian tersebut, Umar Ahmad menghimbau kepada semua pihak agar jangan sampai menyebarkan berita bahwa kejadian tersebut adalah perang antar suku. Ia menegaskan, bahwa kejadian tersebut adalah murni aksi tindak kriminal. “Ini bukan bentrok antara suku A dengan suku B. ini murni tindak kriminal,” tegas Umar Ahmad. (Fik/ES).

Tokoh Agama Hadir Ketika Negara Absen dalam Penghapusan PRTA | Kabar Jejaring Perlindungan Perempuan dan Anak

BANDAR LAMPUNG (Komunitas Pojok Tulangbawang Barat) — Pelibatan seluruh komponen masyarakat untuk mengkampanyekan Penghapusan Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA) terus dilakukan oleh para pegiat perlindungan anak di Provinsi Lampung. Belum lama ini, Lembaga Advokasi Anak (Lada), Lampung Membangun (LAMBANG) didukung Jaringan LSM Penanggulangan Pekerja Anak (JARAK) Jakarta dan International Labour Organisation (ILO) menyelenggarakan lokakarya bertajuk “Peran Tokoh Agama dalam Mempromosikan Kerja Layak bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan Penghapusan Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA)”.

Digital Camera

Digital Camera

Digital Camera

Digital Camera

Digital Camera

Digital Camera

Digital Camera

Pertemuan perwakilan tokoh-tokoh agama se-Lampung yang juga dihadiri Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA Tubaba), Elia Sunarto diselenggarakan di Hotel Amalia-Bandar Lampung, Selasa (23/2/2016). Lokakarya menghadirkan pembicara ; M. Nour dari ILO Promote, Achmad Marzuki, Direktur JARAK, Suster VincentIA HK dari Mitra ImaDei-Jkt, Dr. Dedy Hermawan, Sos., M. Si (FISIP Unila) dengan moderator Dede Suhendi dari Save Children Lampung.

Menurut Direktur Lampung Membangun (LAMBANG), Aye Sudarto yang disampaikan kepada kontributor Gerbang Sumatera News, kegiatan dimaksud bertujuan (1) Mensosialisasikan kerja layak bagi PRT dan Penanggulangan PRTA bagi tokoh-tokoh agama; (2). Merumuskan langkah-langkah praktis yang dapat dilakukan oleh tokoh-tokoh agama dalam turut mempromosikan kerja layak untuk pekerja rumah tangga dan penanggulangan pekerja rumah tangga anak; serta (3). Merumuskan bagaimana memantau implementasi langkah-langkah praktis tersebut.

Pada kesempatan tersebut Direktur JARAK Marzuki menyebutkan, nilai-nilai kesetaraan, keadilan, kesamaan derajat dan etika pastinya ada disetiap agama. Maka dari itu melalui para tokoh agama diharapkan mampu untuk mempromosikan dan bahkan mengurangi PRTA. Marzuki juga mengajak semua peserta untuk memiliki kepekaan sosial guna mensukseskan kampanye yang digalang jejaring perlindungan anak di Lampung.

Dedi Hermawan menyebut, keterlibatan peran tokoh agama ini semakin menguatkan pandangan lemahnya kapasaitas negara/pemerintah dan merepresentasikan pentingnya kedudukan agama ditengah masyarakat yang membantu manusia selamat dunia dan akherat. Suster Vincent berkata promosi terkait isu-isu PRTA paling mudah yang bisa dilakukan adalah dimulai dari keluarga kita masing-masing. Berdasarkan pengalaman Vincent melakukan pendampingan selama 10 tahun di Bekasi dan Tanggerang hal sepele tapi susah untuk dilakukan adalah merubah perilaku kita mengganti kata pembantu dengan istilah pekerja.

Pekerjaan PRT atau sektor domestik merupakan lapangan pekerjaan yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Mayoritas ditempati perempuan dari keluarga miskin, pendidikan SD/SMP dan bekerja tanpa kontrak, banyak terjadi diwilayah perkotaan. Analisis data Sakernas dan Susenas tahun 2012 yang dilakukan oleh ILO Jakarta menunjukkan bahwa terdapat sekitar 2,6 juta jiwa yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Terdapat sekitar 110.000 anak usia 15 hingga 17 tahun yang bekerja sebagai PRT.

Menurut studi yang dilakukan ILO 2002/2003, PRTA secara nasional diperkirakan sekitar 700.000 anak, sedangkan analisis ILO atas data dari Survei Pekerja Anak yang dilaksanakan oleh BPS pada tahun 2009 menunjukkan bahwa jumlah PRTA mencapai 237.000 anak yang usia 10 hingga 14 tahun.

Muh. Nour dari ILO Promote menjelaskan, kerja layak adalah pekerjaan yang dilakukan atas kemauan/pilihan sendiri, memberi penghasilan cukup untuk biayai hidup secara layak dan berharkat. PRT adalah orang yang bekerja pada orang perserorangan dalam rumah tangga untuk melaksanakan pekerjaan kerumahtanggaan dengan menerima upah. Sedang PRTA adalah orang yang berusia dibawah 18 tahun yang melakukan pekerjaan rumah tangga bagi orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan gaji. (ES/Aye).

 

Santri Tewas Korban Penganiayaan 12 Teman Sesama Santri Di Jombang Ternyata Putra Warga Tubaba | Kabar Perlindungan Anak

Kamis, 10 Maret 2016

TUMIJAJAR, (Komunitas Pojok Tulangbawang Barat) — Suasana berkabung masih menyelimuti keluarga besar H. Zainudin dan Yayasan Islam Tarbiyah Assuniyah Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) Provinsi Lampung, Abdullah Muzaka Yahya (15th) santri yang dikabarkan tewas dianiaya 12 teman sesama santri di Pondok Pesantren Darul Ulum Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang, Jawa Timur beberapa waktu lalu itu ternyata putra seorang warga Tubaba, cucu seorang pengasuh Pondok Pesantren yang juga adalah penceramah terkenal.

Jenazah Abdulloh Muzaka Yahya, Senin dinihari (29/2/2016) sudah dipulangkan ke rumah duka kerabat orang tuanya di Desa Paseban Kecamatan Kencong Kabupaten Jember. Keduabelas orang pelaku yang masih di bawah umur tersebut sudah diamankan petugas karena terbukti telah melakukan penganiayaan hingga korban tewas. Saat penangkapan, sebagian besar para pelaku masih mengenakan seragam sekolah dan sebagian lainnya memakai sarung.

Beberapa media nasional pun menulis, Kasatreskrim Polres Jombang AKP Wahyu Hidayat memberi keterangan, peristiwa penganiayaan itu terjadi pada Sabtu malam lalu 27 Februari. Saat itu para tersangka menghajar korban beramai-ramai di asrama pondoknya hingga mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya.

Dalam kondisi pingsan korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Airlangga Jombang. Namun nahas saat dalam perawatan tim medis korban akhirnya meninggal dunia. Setelah membawa jenazah anaknya pulang ke Jember, orangtua korban yang geram kemudian melapor ke kantor polisi di Jember.

Kerabat orangtuanya di Lampung pun berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulangbawang Barat (LPA Tubaba) untuk mendapatkan dukungan dari para pegiat perlindungan anak agar proses hukumnya mendapat pengawalan. Ketua LPA Tubaba, Elia Sunarto membenarkan jika ada yang berkoordinasi dengan lembaganya, “Kami langsung kontak koordinasi dengan teman-teman pegiat perlindungan anak baik di pusat maupun di Jombang.

Setelah jenazah korban divisum di Jember, Senin petang petugas dari Polres Jombang yang mendapat informasi dari Jember langsung menangkap para pelaku di Pondok Pesantren tempatnya tinggal. Kepada petugas para tersangka mengaku mengeroyok korban karena dendam dan kesal beberapa waktu lalu salah satu dari mereka dipalak oleh korban. Akibat perbuatannya tersebut para pelaku terancam akan dijerat dengan Undang-undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.

Rohmatul Akbar salah satu pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum mengaku kecolongan dan tidak mengetahui saat peristiwa itu terjadi. Hingga Selasa siang (1/3/2016) suasana duka masih menyelimuti Ponpes Darul Ulum di Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

Menurutnya, saat kejadian seluruh santri dan pengasuh sedang sibuk mengikuti kegiatan pengajian. Tanpa diduga para pelaku membawa korban yang masih duduk di bangku SMP ke dalam sebuah kamar dan mematikan lampunya.

Di dalam kamar tersebut korban dihajar beramai-ramai hingga pukul 23.00 WIB dilarikan ke rumah sakit. Nahas keesokan harinya korban meninggal dunia dan dipulangkan ke daerah asalnya di Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember.

Pimpinan Ponpes Darul Ulum meminta maaf kepada keluarga korban dan seluruh masyarakat terkait peristiwa tersebut. Di Kabupaten Jombang, Ponpes Darul Ulum merupakan salah satu pondok pesantren terbesar yang memiliki santri hingga 10.400 orang dengan berbagai lembaga pendidikan di bawahnya.

Puluhan ribu santri tersebut selama ini tinggal di 30 asrama dengan diawasi oleh 100 orang petugas keamanan dan ketertiban (kamtib) dan 90 orang satpam. Namun saat peristiwa pengeroyokan terjadi seluruh petugas keamanan juga tidak mengetahuinya karena terjadi di dalam kamar asrama.

Sebanyak 12 orang santri yang menjadi pelaku pengeroyokan kini sudah diberi hukuman dengan dikeluarkan dari pondok dan diserahkan kepada polisi. Sedangkan seorang santri lainnya sampai kini masih buron. Santri yang kabur ini bukan santri Pondok Pesantren Darul Ulum tetapi dari pondok pesantren lain yang sedang berkunjung dan ikut menghajar korban.

Zainudin menuntut keadilan, orangtua korban ketika dihubungi Gerbang Sumatera News, Kamis (10/03/2016) sedang berada di Lumajang dalam perjalanan ke Lampung. Diujung ponselnya Beliau menerangkan keterangan dari pengadilan negeri (PN) setempat, para pelaku rencananya akan dihadapkan di meja hijau pada 15, 16 dan 17 Maret mendatang.

“Prediksi sidang pembacaan keputusan hakim (vonis ; red) diperkirakan tanggal 25 Maret. Maka saya pulang dahulu ke Lampung, kasihan anak-anak saya tinggalkan. Saya akan kembali ke Jombang untuk menghadiri putusan Majelis Hakim,” pungkas Zainudin mengingat tugas tanggungjawabnya sebagai guru. (ES).

Mobil Sehat PGN Sentuh Warga Tiyuh Candrakencana dan Tiyuh Candramukti | Pojok Berita

Kamis, 18 Februari 2016  pukul  01:09 WIB

TULANG BAWANG TENGAH (Komunitas Pojok Tulangbawang Barat) –, Mobil Sehat PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) bersama PKPU kembali melayani masyarakat Tiyuh Candra Kencana. Layanan yang diberikan berupa pengobatan gratis dan pelayanan ibu hamil dan balita. Kali ini kegiatan mencakup warga dua tiyuh, yaitu Tiyuh Candra Kencana dan Tiyuh Candra Mukti keduanya berada di Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba). Kegiatan yang dilaksanakan sehari untuk kedua tiyuh tersebut dipusatkan di Balai Tiyuh Candra Kencana, Minggu (14/2/2016).

Tim Mobil Sehat PGN-PKPU dibantu Dinas Kesehatan melalui tenaga medis dari Puskesmas Mulya Asri dan Pustu Candra Kencana memberi pelayanan kepada tidak kurang dari 650 warga.  Kegiatan tersebut disambut masyarakat dengan antusias. Sejak pagi sebelum acara dimulai masyarakat berduyun-duyun mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan layanan Mobil Sehat PGN-PKPU. Kegiatan berjalan lancar dan tertib dengan kehadiran petugas keamanan dari Polsek Tulang Bawang Tengah.

Juru Tulis Tiyuh Candra Kencana, Wasid Andriyana yang ditemui di lokasi kepada Gerbang Sumatera News menjelaskan pelayanan kesehatan gratis hari ini meliputi pelayanan pemeriksaan kesehatan, program Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), pemeriksaan ibu hamil dan Pemberian Makan Tambahan (PMT) pada balita.

Kepalo Tiyuh Candra Kencana, M. Syaifulloh berterima kasih kepada PT. PGN dan PKPU atas prakarsa pelaksanaan CSR PGN berupa pengobatan gratis, Pemberian Makan Tambahan balita, PHBS dan pemeriksan ibu hamil untuk masyarakat Candra Kencana dan Candra Mukti.

“Terima Kasih atas bentuk kontribusi CSR dari PT. PGN berupa layanan kesehatan gratis, PMT balita, PHBS, pemeriksaan ibu hamil untuk masyarakat Candra Kencana dan Candra Mukti. Semoga bisa berkeseinambungan dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di daerah kami,” kata Syaifullah.

Menurut keterangan petugas PKPU, layanan kesehatan gratis dari Program Mobil Sehat PGN-PKPU ini tak hanya dilaksanakan di Tubaba saja tetapi juga di Kabupaten Way Kanan. Sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR), yaitu konsep bentuk kontribusi dan kepedulian PT. PGN terhadap kesehatan masyarakat Lampung. Untuk diketahui, PT Perusahaan Gas Negara (Persero) adalah BUMN yang bergerak di bidang transmisi dan distribusi gas bumi. (ES).

 

 

 

 

Didukung Pemkab dan Warga, Kagungan Ratu Menuju Kawasan Kota Baru | Pojok Berita

Kamis, 18 Februari 2016

Pukul  0:45 WIB

PANARAGAN (Komunitas Pojok Tulangbawang Barat) – Kemajuan pembangunan terutama fisik yang terjadi di Tiyuh Kagungan Ratu Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) telah membuat decak kagum tiyuh-tiyuh disekitarnya, baik warga sekitar kecamatan Tulang Bawang Udik ataupun luar Kabupaten Tubaba. Beberapa sudut tempat mengisyarakat pesatnya pembangunan di daerah eks penempatan transmigrasi tersebut. Jalan utama yang melintasi Tiyuh Kagungan Ratu yang menghubungankan Kelurahan Panaragan Jaya di Kecamatan Tulang Bawang Tengah hingga Tiyuh Marga Kencana di Kecamatan Tulang Bawang Udik direncanakan dibangun jalan dua jalur. Jalan dua jalur sepanjang 7,3 km itu kini baru terealisasi 3,5 km. Kondisi itu telah merubah kondisi sebelumnya dimana Kagungan Ratu dikenal dengan banyaknya istilah kubangan kerbau ditengah jalan menjadi tiyuh yang menata diri sebagai kota baru.

Menurut Kepalo Tiyuh Kagungan Ratu, Tri Haryanto untuk mendobrak keterisoliran daerahnya Pemkab Tubaba telah membangun beberapa fasilitas umum (fasum), diantaranya ; Gedung Olah Raga (GOR) atau stadion mini, Lapangan Tenis indoor, Taman Kuliner dan arena panggung hiburan rakyat. Selain digunakan untuk kegiatan-kegiatan/acara Pemda, fasilitas umum itu juga dimanfaatkan oleh masyarakat warga setempat dan anak-anak sekolah. Beberapa SD dan SMPN 4 TBU yang memang berada tak jauh dari lokasi sering memanfaatkan keberadaan fasum tersebut.

“Gedung olah raga dan taman kuliner sering digunakan untuk kegiatan Pemerintah Daerah maupun masyarakat termasuk kegiatan anak-anak sekolah, “ ungkap warga yang ada disekitar lokasi.

Pada hari-hari tertentu atau menjelang sore dan hari libur kompleks GOR dan Taman Kuliner yang memang berdekatan itu sering digunakan berkumpul beberapa komunitas untuk menggelar kegiatan, seperti gathering keluarga, atau kongkow-kongkow komunitas. Komunitas yang sering mengunjungi diantaranya ; Komunitas Vespa, Yamaha Vixion Club, sepeda onthel dsb.

“Fasilitas-fasilitas umum tersebut dibangun dan pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah. Taman Kuliner dikelola oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan. GOR, lapangan tenis dan panggung hiburan ditangani Dinas Pariwisata, Kebudayan, Pemuda dan Olahraga,” terang Tri Haryanto.

Kondisi saat ini, masih berdasarkan keterangan kepalo tiyuh yang baru saja dilantik pada 17 Desember 2015 dan menjabat untuk periode kedua ini perputaran ekonomi didaerahnya berkembang baik, masyarakat sudah mulai melirik usaha baru dibidang perniagaan, sebelumnya mayoritas warga Kagungan Ratu adalah pekebun dan perantau.

“Kini warga sudah mulai tergerak untuk membuka usaha baru, seperti toko klontongan, alat bangunan maupun warung makanan. Malam pun sudah mulai muncul warung-warung tenda,” kata Suwardi warga setempat bangga.

Kepada Gerbang Sumatera News Tri Haryanto juga menerangkan selaku kepalo tiyuh dirinya tidak hanya mendorong percepatan pembangunan fisik saja, tetapi juga mental spirituil masyarakatnya melalui pembinaan keagamaan bekerjasama dengan lembaga atau kelompok-kelompok keagamaan yang ada. Pembenahan manajemen pemerintahan tiyuh juga ia lakukan. Pengjian rutin ibu-ibu sering dilakukan setiap Jum’at Wage diantaranya.

Kini selain bersama Sekretaris dan Bendahara Tiyuh ia juga dibantu 3 orang Kepala Urusan (Kaur), yaitu Kaur Umum, Kaur Pemerintahan dan Kaur Pembangunan serta 6 Kepala Seksi (Kasi). Tiap hari kerja Kantor tiyuh buka untuk melayani warga dari pukul 08:30 s/d 16:00 tanpa memungut biaya administrasi.

“Pelayanan kami terbuka untuk warga dan tidak menarik biaya administrasi sepeser pun. Dirumah pun saya lakukan pelayanan prima 24 jam,” papar Tri Haryanto. (ES).

Jejaring Perlindungan Anak Lampung Kampanyekan Stop PRT Anak | Kabar Perlindungan Anak

posting Rabu, 17 Februari 2016

pukul 23:54 WIB

BANDARLAMPUNG (Komunitas Pojok Tulangbawang Barat) – Kampanye Penghapusan Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA) di Lampung kian gencar dilakukan, Lembaga Advokasi Anak (LAdA), Yayasan Lembaga Pengembangan Masyarakat Desa (YLPMD), Lampung Membangun (LAMBANG) dengan didukung Jaringn LSM Penanggulangan Pekerja Anak (JARAK) Jakarta, dan International Labour Organisation (ILO), Selasa (16/2/2016) menggelar Focus Group Discussion (FGD) berthema “Menganalisis Kebijakan Daerah yang Relevan dengan Issu Kerja Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan Penghapusan PRT Anak”. Kegiatan bertempat di Aula Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung dihadiri sejumlah lembaga pemerhati anak dan instansi pemerintah terkait diantaranya P2TP2A, LPA, Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Disnaker, BPMD, Gugus Tugas KLA, Badan PP& PA, LBH/Advokad dan Pers.

Direktur LAMBANG, Aye Sudarto dalam pengantarnya menjelaskan tujuan kegiatan tersebut ; 1). Mensosialisasikan program promote kerja layak bagi PRT dan Penghapusan PRT Anak kepada pemangku kepentingan yang ada di Provinsi Lampung. 2). Mengharmonisasi issu-issu muatan materi Rencana Aksi Daerah (RAD) penghapusan pekerja anak di Lampung yang akan diharmonisasikan kepada team penyusun Pergub Sistem Perlindungan Anak, dan 3). Mengintegrasikan issu kerja layak bagi PRT dan Penghapusan PRTA ke dalam Rencana Aksi Daerah Kabupaten/Kota Layak Anak (RAD-KLA) di Lampung.

Dengan berbagai alasan, anak-anak terjun menjadi pemulung, anak jalanan, penjual asongan dll, adalah beberapa bentuk yang sudah biasa dilihat di Lampung, namun ada juga bentuk pekerja anak yang bersifat domestik seperti pekerja rumah tangga anak (PRTA). Istilah ini mengacu pada tugas-tugas kerumah tanggaan yang dilaksanakan oleh anak-anak (dibawah usia 18 tahun) dirumah pihak ketiga atau majikan. Mengingat sifatnya yang tersembunyi mustahil memiliki angka yang terpercaya jumlah PRT dan PRTA.

ILO menunjukkan sekurang-kurangnya 15,5 juta anak bekerja sebagai PRT diseluruh dunia. Ini mempresentasikan hampir lima persen dari anak yang aktif secara ekonomi di kelompok usia ini. ILO memperkirakan 2,6 juta penduduk Indonesia menjadi Pekerja Rumah Tangga (PRT), 90% diantaranya adalah anak-anak dibawah 18 tahun. PRTA merupakan salah satu bentuk terburuk pekerja anak. Beberapa resiko paling umum yang dihadapi anak-anak sebagai PRT meliputi; jam kerja yang panjang dan melelahkan, penggunaan bahan kimia, membawa beban berat, penanganan barang berbahaya, misalnya pisau, kapak dan wajan panas. Atau perlakuan yang merendahkan, termasuk kekerasan fisik dan psikis serta pelecehan seksual.

Mereka tidak memiliki hak-hak dasar seperti akses pendidikan, kesehatan, hak untuk beristirahat, bersantai, bermain/rekreasi serta hak untuk diasuh dan memiliki kontak rutin dengan orang tua dan teman sebaya. Devi Makmun dari P2TP2A Lamban Indoman Putri Provinsi Lampung tidak menampik ketika Lampung disebut sebagai daerah pemasok dan pekerja asal Lampung banyak ditemukan dipekerjakan dengan identitas dipalsukan

“Para PRT/PRTA tersebut rentan alami kekerasan (fisik, psikis dn seksul) dan eksploitasi mulai dari jam kerja yang tidak pasti, gaji/upah yang tidak dibayarkan hingga pada jenis pekerjaan yang juga tidak sesuai,” Kata Devi Makmun di Forum Group Discussion, Selasa (16/2/2016).

Muh. Nur dari ILO Promote mengatakan, agar anak tidak memasuki dunia kerja, pencegahan PRTA harus diintegrasikan dengan kebijakan Pemerintah Daerah. Hal senada disampaikan Direktur JARAK, Marjuki. Ia mengatakan perlu ada aturan tegas pemberian sanksi pada penyalur dan yang mempekerjakan anak, sanksi pidana sebagaimana diatur pada Permenaker No. 2/2015.

P2TP2A dan LPA yang sudah terbentuk dihampir semua kabupaten/kota siap lakukan advokasi dan pendampingan, termasuk pendampingan psikologis, layanan kesehatan. Dilapangan kedua lembaga ini selalu bersinergi lintas sektoral.

“LPA dan P2TP2A itu jejaring berbasis masyrakat, bila dioptimalkan dapat melakukan sosialisasi dan pendampingan hingga menjangkau desa/ kelurahan dengan melibatkan stageholders dan kader-kader masyarakat,” terang Ketua LPA Tubaba yang datang sebagai peserta diskusi.

Hal tersebut diamini dan ditegaskan oleh peserta dari Dinas Kesehatan. Ia menyebut, dalam Permenkes No. 68/2013 ada ketentuan wajib lapor bagi tenaga medis yang mendengar/melihat adanya tindak kekerasan. Pelibatan Pers juga diperlukan untuk pengungkapan kasus dan edukasi tentang PRTA (kampanye penyebutan pekerja bukan pembantu).

Untuk diketahui, ditingkat global telah dicanangkan program bertema Future Without Child Labour (Masa Depan Tanpa Pekerja Anak). Advokasi terkait regulasi perlindungan terhadap pekerja anak sudah banyak dilakukan ditingkat Nasional seperti Ratifikasi Konvensi ILO tentang batas usia minimum anak yag diperbolehkan bekerja, Ratifikasi Konvensi ILO tentang Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (salah satunya adalah PRT Anak) dan yang terakhir adalah advokasi Udang-Undang tentang Perlindungan PRT/Penghapusan PRTA di Indonesia yang saat ini sudah masuk dalam daftar Prolegnas yang akan dibahas DPR RI di tahun 2016

Direktur Lembaga Advokasi Anak, Turaihan Aldi  mengingatkan, di Indonesia sudah ada Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai upaya proteksi untuk anak-anak hanya saja belum ada sinergi antara semua pihak terkait, issu anak adalah issu lintas sektoral kedepan diharapkan sinergi yang lebih baik untuk semua pihak dalam upaya menanggulangi pekerja anak. *(ES/AS).