Siaran Pers Koalisi Masyarakat Penyandang Disabilitas
JAKARTA (PojokTubaba.com) — Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan Keputusan KPU yang diskriminatif bagi penyandang disabilitas dalam proses Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018. Melalui Keputusannya, KPU memasukan disabilitas dalam kategori tidak memiliki kemampuan jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan/atau Wakil Walikota. Akibatnya, penyandang disabilitas dianggap tidak memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah.
Keputusan KPU yang dimaksud adalah Keputusan KPU Nomor 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
Keputusan KPU ini merupakan tafsir resmi dari syarat kemampuan jasmani dan rohani yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang.
Masuknya disabilitas dalam kategori tidak mampu jasmani dan rohani dalam Keputusan KPU merupakan suatu kesalahan karena bertentangan dengan Undang-undang dan mencederai semangat pemenuhan hak penyandang disabilitas dengan pendekatan Hak Asasi Manusia. Standar jasmani dan rohani dalam Keputusan KPU bertentangan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyebutkan dalam Penjelasan di berbagai Pasal yang mengatur tentang syarat “mampu jasmani dan rohani” (Pasal 21 huruf h, Pasal 117 huruf h, Pasal 182 huruf h dan Pasal 240 huruf h) bahwa “cacat tubuh tidak termasuk gangguan kesehatan”. Bahkan dalam penjelasan Pasal 72 huruf g lebih tegas disebutkan bahwa “cacat tubuh tidak termasuk kategori tidak mampu secara jasmani dan rohani”.
Pasca disahkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah mengubah posisi disabilitas dari isu sosial menjadi isu Hak Asasi Manusia (HAM). Hal itu senada dengan prinsip yang tercantum dalam Konvensi Hak Penyandang Disabilitas, yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011. Dengan prinsip itu maka hak warga negara disabilitas sama dengan warga negara lainnya. Oleh karena itu, jaminan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) UU 10/2016, juga berlaku bagi warga negara disabilitas.
Selain hal tersebut, Keputusan KPU juga telah salah memaknai penyakit dan disabilitas, yang pada dasarnya adalah berbeda. Disabilitas adalah keunikan yang dimiliki oleh seseorang, sehingga bukanlah kondisi yang perlu disembuhkan selayaknya suatu penyakit. Orang dengan disabilitas harus dipandang memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas, sehingga harus diberikan kesempatan yang sama dengan warga negara non-disabilitas. Namun dengan stigma negatif, terutama dalam cara pendang medis, penyandang disabilitas kerap dipandang sebagai “barang rusak” yang tidak berfungsi dengan baik, sehingga harus diperbaiki. Stigma negatif inilah yang memandu munculnya bentuk diskriminatif terhadap penyandang disabilitas.
Pendekatan medis yang dipakai oleh KPU dalam merumuskan tafsir syarat “mampu jasmani dan rohani” dalam Keputusan KPU harus diimbangi dengan pendekatan HAM. Perimbangan itu harus tercermin dalam substansi dan proses pembentukannya. Oleh karena itu, dalam penyusunan standar mampu jasmani dan rohani, KPU tidak bisa hanya melibatkan kelompok-kelompok medis, tetapi juga harus melibatkan kelompok penyandang disabilitas, yang justru akan merasakan dampak terbesar implementasi Keputusan KPU tersebut.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, Kami, Koalisi Masyarakat Penyandang Disabilitas, mendesak KPU untuk:
Tidak menjadikan Bab II dalam Lampiran Keputusan KPU sebagai standar kemampuan jasmani dan rohani bagi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupat dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam pelaksanaan proses pemilihan umum kepala daerah serentak 2018;
Menjadikan hasil dari pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani sebagai catatan untuk penyediaan akomodasi yang layak bagi para Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota setelah terpilih dan menjalankan tugasnya;
Segera melakukan revisi terhadap Keputusan KPU Nomor 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017, khususnya pada Bab II, yang menafsirkan syarat “mampu jasmani dan rohani” paling lambat 12 Februari 2018, sebelum masuk dalam tahapan penetapan pasangan calon dalam Pilkada Serentak 2018; dan
Melibatkan kelompok penyandang disabilitas dalam pelaksanaan revisi terhadap standar kemampuan jasmani dan rohani dalam Keputusan KPU Nomor 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017.
NARAHUBUNG:
Ariani Soekanwo (Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas : 081318907184);
Fajri Nursyamsi (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan : 0818100917);
Aria Indrawati (Persatuan Tuna Netra Indonesia: 081219724433);
Yeni Rosa Damayanti (Perhimpunan Jiwa Sehat: 081282967011);
Maulani Rotinsulu (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia: 08128253598);
Mahmud Fasa (Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia: 081808363744);
Bambang Prasetyo (Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia: 08176733250).
KAMIS, 18 JANUARI 2018
LEMBAGA ANGGOTA KOALISI MASYARAKAT PENYANDANG DISABILITAS:
OHANA;
Dria Manunggal;
CIQAL (Center for Improving Qualified Activities in Life of People with Disabilities);
Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Nasional;
Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Sulawesi Selatan;
Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas (PPUA Disabilitas);
Gerakan Peduli Disabilitas dan Lepra Indonesia (GPDLI);
Yayasan Cahaya Jiwa
Perhimpunan Jiwa Sehat Indonesia (PJS)
Yayasan Pusat Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Indonesia Bali (Puspadi Bali)
Lembaga Permberdayaan Tuna Netra (LPT) Surabaya
Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatin) Pusat
Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatin) Sulawesi Selatan
Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatin) Kepemudaan
Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB)
Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (SAPDA)
Bandung Independent Living Center (BILiC)
Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni)
Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) Sulawesi Selatan
SEHATI Sukoharjo
Independent Legal Aid Institute (ILAI)
Perhimpunan Mandiri Kusta Sulawesi Selatan
Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI)
Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Sulawesi Selatan
Federasi Kesejahteraan Penyandan Cacat Tubuh Indonesia (FKPCTI)
Federasi Kesejahteraan Penyandan Cacat Tubuh Indonesia (FKPCTI) Sulawesi Selatan
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)
LBH Disabilitas Jawa Timur.
Yayasan Peduli Sindroma Down
Perkumpulan orang Tua Anak Disabilitas Indonesia (Portadin)
(Catatan kecil awal tahun 2021 dari pertemuan Dr. Mochtar Sany Firdaus Badrie dan Brigjen Pol Drs. Subiyanto)*
LAMPUNG (GentaSatmakura.com) — Bermula dari rekomendasi Laksamana TNI (Purn) Tedjo Edhy Purdijatno, SH kepada tamu khusus Waka Polda Lampung, Brigadir Jenderal Pol Drs. Subiyanto. Menkopolhukam 2014-2015 dan KSAL 2008-2009 itu berpesan agar menyempatkan diri bertamu ke sahabat karibnya H. Mochtar Sany Firdaus Badrie sebelum kembali ke Jakarta pada pertengahan Januari 2021. Kemudian diperkuat peran kader Satmakura A. Junaedi Sunardi asal Kotagajah yang juga mantan DPRD Kabupaten Lampung Tengah, berlanjut kunjungan silaturahim Brigjen Pol Drs. Subiyanto ke Dr. H. Mochtar Sany Firdaus Badri di kediaman Beliau yang ada di bilangan Gedong Air, Kota Bandar Lampung.
Pertemuan malam hari dalam suasana santai kekeluargaan antara Waka Polda Lampung dengan founder gerakan Satmakura berlangsung lebih dari 3 jam, melahirkan ketertarikan perwira tinggi kepolisian kelahiran Jombang, Jawa Timur ini pada kegiatan-kegiatan Satmakura. Lulusan Akpol 1988 yang berpengalaman dalam bidang SDM dan pernah menjabat Karojianstra SSDM Polri ini pun menyampaikan kesediaannya menjadi keluarga besar Satmakura dan siap sinergikan program-program Satmakura dengan 16 program prioritas Kapolri yang baru, Jenderal (Pol) Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si.
Dalam implementasi program prioritas Kapolri yang disebut “PRESISI” yakni Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan, Kapolri menetapkan Program 100 Hari kedepan, diantaranya; Meningkatkan kesejahteraan personel melalui program perumahan dan kesehatan, melaksanakan sistem point dalam pembinaan karier personel sehingga semua anggota dapat kesempatan dan panggung yang sama sesuai prestasi yang dimiliki, meningkatkan sinergitas TNI-Polri melalui kegiatan bersama sampai pada level pelaksanaan, minimalisir komplain masyarakat terkait pelayanan kepolisian, segera berlakukan layanan kepolisian dengan nomor tunggal 110 yang terkoneksi dengan command center, transformasi Polsek sebagai basis resolusi harus sudah berjalan dan realisasikan bhabinkamtibmas sebagai pusat informasi dan problem solver, terapkan restoratif justice sebagai bentuk penyelesaian perkara untuk menciptakan penegakan hukum yang berkeadilan, dan percepat penyelesaian penanganan kasus-kasus yang menjadi perhatian publik, serta melakukan pendampingan pada setiap program permerintah terkait pemulihan ekonomi nasional.
Pertemuan kedua pun berlanjut di Villa Campang, ‘rumah rakyat’ yang ada di kompleks Laboratorium Mini Pusat Inkubator Institut Satmakura di Bumi Satmakura, Campang Jaya-Sukabumi, Bandar Lampung, Minggu (31 Januari 2021). Hadir dalam pertemuan tersebut AKBP Irawan, Direktur Utama PT. Suryamas Kayu Karet Jaya (PT. SKJ), Agus Firmansyah, mantan Kakan LH Way Kanan, Mujiyanto dan Elia Sunarto.
“Rumah Rakyat” dan kawasan Bumi Satmakura yang berada di Campang Jaya, Sukabumi Kota Bandar Lampung menorehkan kenangan dan sejarah bagi sebagian pelaku sejarah di Bumi Pertiwi. Sebut saja seperti mendiang Prof. Dr. H. Muladi, SH (Rektor Universitas Diponegoro, Menteri Kehakiman, Menteri Sekretaris Negara, Gubernur Lemhanas terlama), Laksamana TNI (Purn) Tedjo Edhy Purdijatno, SH., Drs. H. Marzuki Usman, MA, Dr. Oesman Sapta Odang, mendiang Dr. Subiakto Tjakrawerdaya (Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil), dan sejumlah pejabat tinggi negara lainnya sudah berkali-kali mengunjungi rumah yang berdiri anggun di lereng Bukit Campang.
Di tempat ini pula Mochtar Sany yang kala itu menjabat Bendahara Umum Fraksi Utusan Daerah (F-UD) MPR RI memboyong rekan kerjanya sesama wakil rakyat dalam masa sidang MPR/DPR RI. Rapat Kerja F-UD DPR RI setelah bersidang menggodok dan akhirnya melahirkan rumah Senator Indonesia yang kita kenal sebagai Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.
Bumi Satmakura, Campang Jaya-Sukabumi (dulu, Campang Raya) Kota Bandar Lampung juga telah menorehkan catatan sejarah dimana pada saat DEKLARASI GERAKAN SATMAKURA digaungkan secara nasional pada 17 Januari 2008, Mochtar Sany yang diakui piawai menjadi juru runding telah berhasil membuat tonggak sejarah sekaligus menandai berakhirnya ‘perseteruan’ antara Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) dengan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (ABPEDSI). Dua lembaga legal masyarakat desa yang dibentuk oleh negara ini diketahui sejak awal berdiri sudah saling berhadap-hadapan, ingin saling menjatuhkan.
Badan Permusyawaratan Desa (dulu; Badan Perwakilan Desa) sebelumnya merasa superior sebagai ‘DPR’ nya desa karena memiliki ‘power’ kewenangan memakzulkan (impeachment) kepala desa. Adalah sosok Mochtar Sany, pengusaha sukses asal Lampung yang saat itu menjadi Bendahara Umum Fraksi Utusan Daerah (F-UD) MPR RI yang berhasil mempertemukan duduk satu meja dan mendamaikan dua pihak yang berseteru ini. Mochtar Sany melihat dua instrumen pemerintahan desa itu apabila bisa bersinergi akan mampu menggerakkan mesin percepatan pembangunan di perdesaan. Dalam kesempatan tersebut ia undang kedua ketua umum organisasi itu ke Campang Raya.
“Pertemuan ini menjadi pondasi kuat kerjasama program gerakan Satmakura dengan Kepolisian kedepan terutama untuk zona Lampung”, ungkap H. Mochtar Sany Firdaus Badrie, kembali menanggapi pertemuannya dengan Waka Polda Lampung, Brigjen Pol Drs. Subiyanto.
Mochtar Sany menjelaskan, ini bukan gagasan baru, tetapi sesuatu yang sudah dirintis sejak lama. Dalam nota kesepahaman (memorandum of understanding) antara Yayasan Gerakan Satmakura Insan Sejahtera, PT. Satmakura Mitra Usaha dengan Indokom Group, Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung (BBPBL) dan Politeknik Negeri Lampung (Polinela) yang ditandatangani di Pesantren Ushuluddin, Kalianda-Lampung Selatan, 7 November 2020 lalu bertepatan dengan pelantikan Gerakan Santri Satmakura – Ushuluddin (GSSU). MoU ditandatangani masing-masing pihak; Managing Director Perusahaan Indokom Group H. Ibnu Syena Al-fitra, ST., MIB., Ketua Umum Yayasan Satmakura Insan Sejahtera H. Mochtar Sany Firdaus Badrie, Kepala BBPBL Ir. Ujang Komarudin Asdani K, M.Sc., Direktur PT. Satmakura Mitra Usaha Zainal Asikin, SE., MM., Direktur Polinela Dr. Ir. Sarono, M.Si, turut membubuhi tanda tangan; Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS, Drs. H. Marzuki Usman, MA dan Laksamana TNI (Purn) Tedjo Edhy Purdijatno, SH.
Jauh sebelumnya, konsep kemitraan untuk kesejahteraan rakyat, ketahanan pangan termasuk untuk kesejahteraan prajurit (TNI, Polri) melalui program Satmakura juga sudah dikancah Mochtar Sany bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Laksamana TNI (Purn) Tedjo Edhy Purdijatno, SH., Brigadir Jendral TNI (Mar) Edi Juardi yang sekarang mengemban amanat sebagai Komandan Pasukan Marinir 3 (Pasmar 3). Komando Pelaksana Utama Korps Marinir yang meliputi wilayah timur Indonesia dan bermarkas di Kota Sorong, Papua Barat. Termasuk dengan Jendral TNI Ryamizard Ryacudu, KSAD 2002-2005 saat menjadi Menteri Pertahanan pada Kabinet Kerja bentukan Presiden Joko Widodo.
Pertemuan Mochtar Sany dengan Brigjen Pol Drs. Subiyanto tak hanya sekedar memperkenalkan apa itu Satmakura (Satukan Tenaga Masyarakat Kerahkan Untuk Kesejahteraan Rakyat), dan membangun sebuah kesepahaman cara pandang, berpikir dan bertindak dalam konteks gerakan Satmakura, tetapi sudah melangkah pada evaluasi dan kajian program-program apa saja yang menjadi prioritas untuk dikembangkan.
Gerakan yang diinisiasi dua tokoh yang akan menjadi lokomotif sukses program kemitraan Kepolisian dengan Satmakura ini, diyakini akan semakin mempercepat pelaksanaan MoU yang ada, sekaligus akan melengkapi kemitraan Satmakura dengan TNI AL/Marinir, perguruan tinggi, perusahaan, UMKM, koperasi dan masyarakat. Tren menurunnya kondisi perekonomian nasional terdampak pandemi covid-19 juga menjadi akselerasi perlu segera ada contoh atau model sebagai prototype program yang akan segera diduplikasi di banyak tempat, ini barangkali yang menjadi bagian terpenting dari kesepakatan keduanya.
“Membangun Indonesia dari pinggiran menjadi bagian penting pendekatan pembangunan pemerintahan Jokowi”, ungkap Mochtar Sany, pengusaha sukses kelahiran Kotabumi, Lampung Utara yang memiliki 3 semboyan; Perjuangan, Pengabdian dan Ibadah dalam hidupnya.
Mochtar Sany menyebut kebijakan Presiden Jokowi membangun Indonesia dari pinggiran sangatlah tepat. Pembangunan tidak lagi terpusat di perkotaan (sentralisasi), melainkan harus dilakukan menyebar di seluruh pelosok tanah air (desentralisasi). Pembangunan desa yang menjadi prioritas pemerintah saat ini tertuang dalam Nawacita ketiga. Hal tersebut dimaksudkan agar pembangunan dapat secara langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan, khususnya di daerah tertinggal, terdepan dan terluar. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjadi tonggak perubahan paradigma pengaturan desa.
Pada pembukaan Kongres Pergerakan Desa 2014 yang diselenggarakan Ormas GERBANGSARI (Gerakan Kebangkitan Desa Mandiri) di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat. Ketua Umum Gerbangsari Ir. Joko Wandyatmoko, M.Si mengatakan, Gerbang Sari sebagai elemen dari desa siap mengawal pemerintahan Jokowi 5 tahun ke depan.
“Gerbangsari ingin memperkuat pemerintahan sebagai corong dari komunitas yang berasal dari desa”, kata Joko Wandyatmoko.
Namun, lanjut Joko Wandyatmo yang diharapkan sampai sekarang belum terwujud lantaran kurang fokus. Terlalu banyak kegaduhan dan berakibat negara kurang iqro’. Pendiri dan pembina Indonesian White and Blue Collar Crime Institute (IWBCCI), Institut Kejahatan Kerah Putih dan Biru itu mendesak, pandemi covid-19 yang belum berkesudahan ini hendaknya dijadikan momentum ‘kesadaran’ bersama membangun dan menghadapi segala tantangan kedepan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Belum terlambat, bersama Kepolisian kita bangun koordinasi lintas sektor yang selaras dan seimbang sesuai tupoksi masing-masing.
Jokowi yang juga hadir sebagai Gubernur DKI Jakarta saat itu, seminggu jelang pelantikannya sebagai Presiden RI didampingi Ketua Umum Gerbangsari Ir. Joko Wandyatmoko, M.Si, Ketua Dewan Pembina Dr. Mochtar Sany F. Badrie, Ketua Dewan Penasehat Dr. Mooryati Soedibyo, SH., MLL dan beberapa pengurus lainnya melakukan pemukulan gong dan berkomitmen menjalankan paradigma baru pembangunan desa dengan segera mengucurkan Dana Desa (DD) sebesar Rp. 1 miliar hingga Rp. 1,4 miliar per desa.
Diakui atau tidak sesungguhnya roh dari spirit Satmakura sangat mewarnai perjalanan kebijakan kepemimpinan Presiden Jokowi periode pertama. Tokoh-tokoh Satmakura seperti Dr. Mochtar Sany F. Badrie dan Ir. Joko Wandyatmoko melahirkan organisasi massa dengan nama Gerakan Kebangkitan Desa Mandiri yang disingkat GERBANGSARI.
Gerbangsari bertekat memperjuangkan terwujudnya sistem pembangunan perdesaan yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaannya. Perencanaan pembangunan ditumbuhkan dari bawah (bottom-up planning). Demokrasi dalam rangka mengawal pembaharuan desa untuk mewujudkan kehidupan desa yang lebih sejahtera, mandiri, demokratis dan adil.
Dukungan lain Gerbangsari kepada Presiden Jokowi juga tampak pada putaran pemilihan presiden periode pertama, 2014-2019. Pada 27 Mei 2014, Ketua Umum Gerakan Kebangkitan Desa Mandiri (Gerbangsari) Ir. Joko Wandyatmoko mengundang para purnawirawan jenderal dari semua elemen TNI dan Polri untuk didaulat oleh rakyat dalam rangka menjaga dan mendukung pilihan yang dipilih oleh rakyat yaitu Jokowi Widodo menjadi Presiden Republik Indonesia. Ada 80 jenderal mendapat penyematan pin Jenderal daulat rakyat, diantaranya; Wiranto, Luhut Binsar Panjaitan, Widodo HS, dsb.
Gerbangsari dengan program Satmakuranya berkomitmen mengembangkan potensi dan prakarsa lokal. Mochtar Sany berpandangan; kesejahteraan sosial-ekonomi yang sering didambakan masyarakat Indonesia itu membutuhkan mobilisasi prakarsa dan potensi lokal, serta penyelenggaraan pemerintahan desa yang bersendikan good governance. Pemerintah desa, Badan Perwakilan Desa, lembaga-lembaga masyarakat dan warga masyarakat membutuhkan bingkai relasi yang demokratis, saling percaya, setara dan kemitraan.
Kehadiran perusahaan besar (investor) sebagai lokomotif pembangunan diharapkan akan dapat menarik dan menggerakkan gerbong-gerbong desa serta menampung aspirasi kreatifitas botton up dari masyarakat desa. Menurut Mochtar Sany, Desa membutuhkan kehadiran investor yang memahami aspek manajemen, teknologi, modal dan pasar untuk membangun. Sementara Investor perlu jaminan keamanan, legalitas, kepastian hukum, jaminan kontinuitas usaha dan keamanan. Disini polisi diharapkan menjadi referensi hadirnya Negara sebagai pengayom dan pelindung yang dirasakan kehadirannya.
Polres yang memiliki wilayah dalam pembinaan masyarakat bisa bertindak memberi dukungan sebagai WASIT YANG BERPIHAK PADA KEBENARAN, KEJUJURAN DAN KEADILAN yang bisa dikondisikan sejak awal bukan datang setelah ada masalah. Peran ini dimunculkan dalam ide mengawal sukses kemitraan pembangunan desa, meminimalisir wanprestasi dan hindari inkonsisten dalam komitmen. Agar para pihak yang berkomitmen membangun desa terayomi dan terbangun semangat kebersamaannya.
“Satmakura hadir menjadi benang merah”, tegas tokoh penandatangan Kesepakatan Jimbaran. Kerjasama kemitraan terkenal di era Orde Baru, antara UMKM dengan konglomerasi yang dilakukan di Istana Negara dihadapan Presiden Soeharto tahun 1996. Mochtar Sany mewakili pengusaha Kecil, Mikro dan Menengah.
“Saya sepakat kehadiran polisi dalam konsep kemitraan Satmakura itu penting”, kata Mochtar sany.
Masuknya Polisi dalam program kemitraan dengan Satmakura akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Semakin memaksimalkan fungsi pembinaan pada warga dan merangsang peningkatan kesejahteraan masyarakat plus anggota dan/atau prajurit. Jika ini bisa diterapkan, polisi berperan aktif akan mampu menggaet investor tertarik.
Prakteknya bisa dilanjutkan melibatkan aparat Polsek dengan memberdayakan Bhabinkamtibmas bersinergi lintas sektor untuk desa maju. Kolaborasi ini bila disatupadukan dalam program Satmakura akan dapat mendorong peningkatan produk UMKM. Pemerintah dalam program pemulihan ekonomi terkait pandemi Covid-19 dan penguatan sektor UMKM telah merilis kebijakan baru dimana produk ekspor Indonesia, 30% merupakan hasil kemitraan dengan UMKM. Dalam soal ini pemerintah sudah punya keinginan, tetapi realisasi di lapangan perlu SDM dan pengawalan.
Konsep Polisi sebagai Wasit Yang Berpihak Pada Kebenaran, Kejujuran dan Keadilan yang digagas Mochtar Sany memiliki kesesuaian dengan konsep “PRESISI” kepolisian masa depan yang menjadi jargon Kapolri, Jendral (Pol) Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si.. Presisi adalah singkatan dari prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan.
Konsep ini dikembangkan untuk menghindari muncul dan meluasnya potensi kerawanan sosial di masyarakat. Dengan menerapkan konsep ini akan meneguhkan institusi Bhayangkara sebagai polisi yang merakyat tetapi lebih progresif pada sikap pencegahan sekaligus merupakan solusi keterbatasan personal untuk memenuhi harapan masyarakat. Dimana polisi secara dini dapat mendeteksi (prediktif) dan bergerak cepat (responsif), bersama rakyat (transparansi) dan bertindak pada posisi berpihak pada kebenaran, kejujuran dan keadilan (berkeadilan). Artinya kedepan polisi tak hanya masuk pada masalah yang timbul dan sudah berkembang. (**)
GEDONG AIR, BANDARLAMPUNG (GentaSatmakura.com) — Komitmen pengusaha kenamaan H. Mochtar Sany Firdaus Badrie melalui Gerakan Satmakura yang ia lakukan bersama para relasi bisnisnya merupakan tindakan nyata keinginan Beliau membantu masyarakat, sekaligus sebagai partisipasi mendukung program Gubernur Arinal Djunaidi membangun Lampung, agar fokus dan tidak kehilangan orientasi sebagai Negara Agraris untuk membangun pertanian yang berkelanjutan dan dapat diperbaharui.
Dari Jakarta, Ketua Umum Indonesia Jepang Business-Network (IJB-Net), Dr. Ir. Suyoto, M. Eng menyampaikan, program usulan yang diusung IJB-Net resmi menjadi program Kemenko Perekonomian RI. Hal tersebut terungkap dari hasil kick off meeting rencana kerja pemenuhan kebutuhan pasar bioenergi Jepang pada Selasa (10/11/2020). Kick off meeting diikuti oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dr. Ir. Airlangga Hartarto, M.B.A.,M.M.T. Duta Besar Jepang untuk Indonesia, H.E. Masafumi Ishii, Dr. Ir. Musdhalifah Machmud, MT Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis. Sekretaris Jendral IJB-Net, Dr. Ir. Salim Mustofa, M. Eng bertindak sebagai moderator. Pihak Satmakura diwakili oleh Ali Rahman dan Steven Theis.
Kebutuhan biofuel (bahan bakar nabati) untuk pesawat, mobil dan lainnya dewasa ini terus meningkat. Presiden Jokowi sangat konsen dan mendukung pengembangan energi terbarukan. Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), baik yang berasal dari kelapa sawit maupun komoditas lainnya, akan dapat mengurangi impor Bahan Bakar Minyak (BBM).
“Kita fokus pada wood pellet, saat ini produk kita mencapai 10.000 ton/bulan, bahan bakunya melimpah berasal dari sampah atau limbah industri. Keberadaan energi terbarukan juga akan meningkatkan daya saing petani”, kata Mochtar Sany.
Direktur Utama PT. Satmakura Insan Sejahtera itu usai mendapatkan informasi hasil kick off meeting dari mitra bisnisnya segera mendelegasikan kepada Ali Rahman, Steven Theis dan Rudi Antoni tim Satmakura yang ia bentuk untuk itu segera intens membangun langkah-langkah menyongsong berita bagus dimaksud. ***(ES.007)
PESAWARAN, LAMPUNG (GentaSatmakura.com) — Melalui konsep kerakyatan gerakan Satmakura, sang pencetus dan lokomotif gerakan ini H. Mochtar Sany Firdaus Badrie tak hanya bergerak di sektor perekonomian dan pemberdayaan masyarakat saja untuk membangun negeri. Sebagai bentuk partisipasi warga dalam pembangunan, tokoh penandatangan Perjanjian Jimbaran, kemitraan UMKM dengan konglomerasi yang terkenal di era kepemimpinan Presiden Soeharto itu juga sangat konsen memperhatikan dinamika generasi millenial saat ini.
“Di Puncak Menara Pandang Mutun ini dua tahun lalu saya pernah diajak diskusi Pak MS (panggilan akrab Mochtar Sany) tentang keprihatinannya terhadap perkembangan generasi muda,” kata seorang pegiat anak yang enggan dipublish namanya, Minggu (15/11/2020).
Orang dekat Mochtar Sany tersebut menerangkan, tim yang dibentuk untuk kegiatan edu-wisata sudah membangun komunikasi dengan pihak BNN Provinsi Lampung, Polda Lampung dan Lanud Pangeran M. Boen Yamin. Kegiatan edu-wisata tak hanya menjual view Lampung yang elok tetapi juga bermuatan pendidikan karakter, akhlak, bela negara (nasionalisme) dan pengenalan bahaya narkoba di kalangan generasi muda.
“Kawasan destinasi Mutun sedang berbenah, edu-wisata ini juga akan mengaitkan dengan dunia pertanian. Keinginan Pak MS semua kegiatan harus terintegrasi dengan lainnya. Salah satu perguruan tinggi yang terlibat dalam project ini adalah Politeknis Negeri Lampung (Polinela)”, pungkasnya.
Sore ini di Puncak Menara Pandang Mutun terlihat H. Mochtar Sany Firdaus Badrie yang didampingi beberapa stafnya menerima tamu Tim Pariwisata Polinela yang dipimpin oleh Anwar Rahman, S.Pd., M.Pd tampak terlihat Ali Murtopo, S.Pd., M.A., Yusep Windhu Ari Wibowo, S.Pd., M.Pd., Eksa Ridwansyah, S.E., M.Buss., Akt dan Dian Puspita Sari, S.Pd., M.Pd. **(ES.007)
PESAWARAN, LAMPUNG (GentaSatmakura.com) — Pengusaha kenamaan asli Lampung yang juga inisiator Gerakan Satmakura, H. Mochtar Sany Firdaus Badrie ajak relasinya kunjungi Tanjung Putus, Minggu (8/11/2020). Rombongan sebanyak 24 orang tersebut berangkat menggunakan dua sea reader bertolak dari Dermaga Pantai Mutun menuju Tanjung Putus. Sea reader merupakan kapal yang ringan namun berkinerja tinggi dan berkapasitas tinggi produk dalam negeri karya anak bangsa dengan panjang 12 meter serta daya angkut beban seberat 3.000 kg sea reader mampu melaju dengan kecepatan 35-40 knot per jam.
Rute jalur laut yang ditempuh adalah dari Dermaga Pantai Mutun sea reader menuju KJA Aquatec milik Balai Besar Perikanan Budidaya Laut (BBPBL) Lampung yang berada di kawasan Teluk Lampung, Desa Hanura Kecamatan Padang Cermin, Pesawaran. Di Keramba Jaring Apung modern milik BBPBL ini rombongan meninjau tempat pengembangan Kerapu Bebek, Kerapu Macan, Kerapu Kertang, KAkap Putih, Kakap Merah, Bawal Bintang, Ikan Kobia, ikan Badut/Nemo, Blue Devil, Teripang, Kuda Laut, termasuk Udang Vaname dan Rumput Laut.
Selanjutnya sea reader membawa rombongan menuju Keramba Jaring Apung (KJA) Brigif 4 Marinir/BS di Pantai Lembing, Piabung, Padang Cermin, Pesawaran, lokasi pembesaran ikan Kerapu Bebek dan Ikan Bawal Bintang milik Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Dari Piabung sea reader melaju ke Tanjung Putus dan kembali ke Dermaga Pantai Mutun, tetapi sebelum memasuki kawasan MS Town Beach kedua sea reader melintas di Pulau Tangkil menuju Pulau Permata untuk melihat Pulau Gosong-Gosong di sekitar Pelabuhan Panjang. Tanjung Putus adalah pulau kecil yang masuk wilayah Sukarame, Punduh Pidada, Pesawaran, Teluk Lampung. Memiliki pesona tak kalah menawan dari Pahawang masih satu deretan dengan Pulau Kelagian dan Pulau Pahawang.
“Ini kegiatan hari kedua, masih satu rangkaian dengan acara Pelantikan Gerakan Santri Satmakura-Ushuluddin kemarin di Kalianda”, kata orang dekat Mochtar Sany yang juga turut kunjungan ke Tanjung Putus.
Mochtar Sany yang mengenakan kaos warna hitam bergambar ular kobra keemasan tampak duduk bersebelahan dengan sang istri tak jauh dari sang putra sulung. Komandan Brigif 4 Marinir/LS, Kolonel (Mar) Nawawi, SE., MM duduk didamping Pasintel, Letnan Kolonel (Mar) Suci Pramono. Diantara rombongan terdapat pimpinan Pesantren Ushuluddin-Kalianda, Dr. KH. Ahmad Rafiq Udin, S.Ag.,M.Si beserta istri, Direktur Politeknik Negeri Lampung (Polinela), Dr. Ir. Sarono, M.Si didampingi Ir. Zainal Mutaqin, M.Si. ada Dr. Suryadi Saputra dari Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung. Dr. Ir. Sungkono, MP dosen Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIPER) Surya Dharma-Bandar Lampung, Suseno HKTI, Ir. Heri Suhendro, MTA dari Bank Mandiri Syariah Jakarta dan Wasiya, SE dari tim Diamond Land Jakarta. Ada petinggi Bank Lampung Bina Sejahtera dan pelaku-pelaku usaha diantaranya beberapa penangkar dan nelayan keluarga besar Satmakura.; Nurwahid dari Purwokerto dan Wardiman dari Pangandaran.
“Disini rencana keramba estate itu akan kita bangun”, terang Mochtar Sany kepada tim Diamond Land dan rombongan sambil menunjuk kawasan perairan sekitar Pulau Lok.
Kedua sea reader berhenti tak jauh dari bibir Pantai Pulau Lok, laut biru tenang menghmpar tanpa ombak mengitari Pulau Tanjung Putus dan Pulau Lelangga. Lokasi dimaksud jika ditempuh via darat utuh waktu 1 jam 58 menit dari Pantai Mutun lewat Jl. Raya Way Ratai – Jl. Pematang Awi ke Jl. Dirt Road menuju Pulau Lelangga, Punduh Pidada, Pesawaran.
Perairan laut Tanjung Putus sangat recommeded buat snorkling dan diving. Biota laut di kawasan ini yang mudah ditemukan diantaranya; penyu, giant clam, nemo dan lainnya. Maret-Agustus merupakan best season bagi yang mau berkunjung ke Pulau Tanjung Putus karena pada bulan-bulan tersebut air laut sangat jernih dan tenang sehingga hanya dari atas kapal saja sudah bisa melihat dasar lautan.
Sebelum bertolak meninggalkan Dermaga Pantai Mutun rombongan tamu Satmakura ini sempat menyaksikan pasukan Marinir melepas/menanam rumpon di beberapa titik kawasan Pantai Mutun. *** (ES.007)
SIMPANG PU – TUBABA, (PojokTubaba.Com)
— Buat yang senang memanjakan lidah
khususnya warga Tubaba ada rujukan destinasi kuliner baru. “Podjok Kuliner”
bisa direkomended untuk itu, kehadirannya diharapkan tak hanya bakal jadi
destinasi kuliner alternatif, “Podjok Kuliner” yang berada di Tiyuh Candra
Mukti Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba)
tepatnya di kompleks PKU Muhammadiyah depan SPBU Simpang PU ini diyakini bakal
menjadi tempat santap favorit bersama keluarga, teman istimewa dan tempat
kongkow anak muda sambil diskusi yang nyaman. Baru dilounching tadi malam (Jum’at
malam, 25 Oktober 2019) dan akan dibuka resmi Minggu, 27 Oktober 2019
mendatang.
Soft opening berlangsung sederhana selain mengundang masyarakat
sekitar juga tampak hadir sesepuh PD Muhammadiyah, Hi. Fatanah, Plt Camat
Tulang Bawang Tengah, Dahyi Adiwijaya, Kepalo Tiyuh Candra Mukti yang
diwakilkan pada Juru Tulis Tiyuh Candra Mukti, Seger Eryanto, dan Pimpinan Puskesmas
Candra Mukti, A. Sobri Lakoni termasuk Babinkamtibmas Bripka Pendi Iswanto yang
hadir beserta rekannya anggota Polsek Tulang Bawang Tengah dan Polsek
Tumijajar.
Hi Fatanah dalam sambutannya, berharap Podjok
Kuliner yang berdiri di kompleks PKU Muhammadiyah dan tak jauh dari Masjid
As-Sahlan bisa memberi kontribusi positif buat kemajuan Tubaba dan membawa nama
baik Muhammadiyah. Dirinya mengaku mendukung dan mengijinkan Podjok Kuliner
berdiri di area tanah milik Ormas Muhammadiyah karena dianggap tidak
bertentangan dengan tujuan dan maksud awal Muhammadiyah dibentuk oleh
pendirinya KH Achmad Dahlan, diantaranya untuk kepentingan umat.
Ketua Forum Tubaba Sehat, Elia Sunarto bersama owner Podjok Kuliner, Mas Dede Ketua Forum Tubaba Sehat, Elia Sunarto bersama owner Podjok Kuliner, Mas Dede Ketua Forum Tubaba Sehat, Elia Sunarto bersama owner Podjok Kuliner, Mas Dede
Plt Camat Tulang Bawang Tengah, Dahyi Adiwijaya berharap
Podjok Kuliner yang menyediakan aneka maskan dan minuman yang dibandrol serba
Rp. 10.000,- itu dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan menyediakan makanan
yang higienis.
“Kehadiran Podjok Kuliner dapat menambah khazanah
bagi warga yang suka berburu kuliner”, kata Dahyi Adiwijaya.
Ketua Forum Tubaba Sehat, Elia Sunarto yang diminta
bicara usai Plt Camat Tulang Bawang Tengah memberi sambutan mengapresiasi
terobosan yang kembali dilakukan Puskesmas Candra Mukti dibidang pemberdayaan
masyarakat. Setelah membentuk Wirausaha Sanitasi Puskesmas Candra Mukti (Wusan
Simasanti) dan melahirkan relawan Pemuda Peduli Sanitasi (PPS), kedua anak asuh
Puskemas Candra Mukti tersebut melahirkan usaha baru “Podjok Kuliner”.
“Ini sesuai dengan spirit pembangunan yang
ditanamkan Pak Bupati Umar Ahmad. Kisis-kisinya sejalan dengan pengembangan
Kabupaten Kota Sehat. Apalagi kedepan Pemkab melalui Bappeda Tubaba sudah
menginisiasi akan menambah satu tatanan lagi yaitu Tatanan Pariwisata Sehat”, urai Elia Sunarto.
Lebih jauh aktifis yang juga mendedikasikan diri
pada perjuangan pemenuhan hak anak itu menegaskan, tak perlu ada yang phobia
apalagi berburuk sangka. Di belakang Podjok Tubaba itu banyak orang alim tokoh
agama, orang-orang yang ahli kesehatan, jadi hentikan kusutnya pemahaman kerdil
tentang kehadiran Podjok Kuliner.
“Podjok Kuliner bukan tempat maksiat “, tandasnya.
Publik kerap keliru apalagi sudah digiring opini
sesat, menumbuhkan partisipasi warga dan kreatifitas masyarakat itu sulit.
Diharapkan ketika ada kelompok warga yang bangkit dan kreatif hendaknya jangan
buru-buru ditekan, dihakimi dan dimutilasi. Kehidupan masyarakat yang stagnan
jauh dari dinamis, karena terkadang tidak memiliki mental membina tetapi lebih
cenderung membinasakan.
Hi fatanah justru menghendaki Podjok Kuliner mampu
mempelopori dan menjadikan tempat usaha ini menjadi pusat jajanan atau kuliner
rakyat dengan kehadiran pedagang-pedagang makanan dan minuman sehingga terwujud
taman kuliner yang asri.
Seger Eryanto juga menyampaikan Pemerintah Tiyuh
juga memiliki kewajiban melalui Dana Desa bisa mendukung tumbuhnya ekonomi
kreatif yang diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat. (ES.007)
GUNUNG TERANG-TUBABA, (PojokTubaba.Com)
— Ada yang aneh dan menarik
terjadi di halaman SMP Negeri 1 Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat
(Tubaba), anak-anak dengan seragam warna-warni, kaos dan seragam batik sekolah
membentuk satu formasi apik dan melakukan gerakan-gerakan layaknya jurus bela diri diselingi
hentakan suara bernada tegap mengiringi gerakan-gerakan yang mereka lakukan. Benar rupanya mereka tengah
memperagakan gerakan pencak silat.
siswa-siswi SMPN 1 Gunung Terang antusias mengikuti eskul pencak silat yang dibuka kembali
siswa-siswi SMPN 1 Gunung Terang antusias mengikuti eskul pencak silat yang dibuka kembali.siswa-siswi SMPN 1 Gunung Terang antusias mengikuti eskul pencak silat yang dibuka kembalisiswa-siswi SMPN 1 Gunung Terang antusias mengikuti eskul pencak silat yang dibuka kembalisiswa-siswi SMPN 1 Gunung Terang antusias mengikuti eskul pencak silat yang dibuka kembali
Kenangan tentang kejayaan eskul Pencak Silat nampaknya masih belum
pupus dari benak Sri Widodo, S. Pd, Kepala SMP Negeri 1 Gunung
Terang. Pak Wid, demikian biasa ia dipanggil, masih berkeinginan menghidupkan
kembali eskul pencak silat, olah raga yang pernah mengharumkan nama sekolahnya.
“Dulu kita pernah juara 1
tingkat kabupaten, namun sayang gagal mengirim siswa kita di kejuaraan tingkat
provinsi karena faktor usia. Coba kalau usianya tidak ketuaan satu tahun saja”, kenang Sri Widodo sedih. Berkaca
dari peristiwa tersebut, Pak Wid berinisiatif menghidupkan kembali kegiatan eskul pencak silat.
“Kalau dulu saja kita bisa
juara, sekarang pasti kita juga bisa mencetak prestasi”, ujarnya bersemangat.
Sri Widodo berniat mendatangkan kembali guru pelatih, dan serius
mengembangkan olahraga bela diri tradisional tersebut, selain untuk
melestarikan seni dan kebudayaan daerah juga untuk menjaring bibit-bibit
potensial dari Kecamatan Gunung Terang khususnya.
Ditemui terpisah, David
Sura Wijaya, S. Pd, pembina eskul pencak silat membenarkan hal itu, bahkan ia mengaku sudah menyiapkan
sejumlah program.
“Kalau soal hari dan jadwal kegiatannya sudah
tersusun semua, sudah fix. Pelatihnya juga sudah bertemu saya dan Pak Kepsek,
insha’Allah sudah 100 % persiapannya”, ungkap David Sura Wijaya.
Ia berharap, dengan
dihidupkannya kembali eskul pencak silat, atlet-atlet potensi putra daerah yang
terpendam akan bermunculan kembali.
“Target
kita belum terlalu tinggi, minimal kita bisa menyamai prestasi sebelumnya, yang
pernah menjuarai event tingkat kabupaten”, tutur David Sura Wijaya
menirukan harapan sepala sekolah.
Dari pantauan
PojokTubaba.Com yang berkunjung ke lokasi, terlihat anak-anak gembira dan
antusias mengikuti eskul pencak silat.
“Ya
mereka bersemangat sekali, saya jadi semangat juga dalam mengajar. Mudah-mudahan
target sekolah dalam menyamai prestasi sebelumnya dapat tercapai, kalau bisa
malah lebih baik lagi”, kata Sani, pelatih ekstrakurikuler pencak silat SMP
negeri 1 Gunung Terang. (ES.007)
TUMIJAJAR,
TUBABA
(PojokTubaba.Com) — Kemarau panjang dan cuaca ekstrem yang
berkepanjangan mulai dirasa mengkhawatir kehidupan. Sumur-sumur warga sebagai
sumber air bersih sudah mengering. Tanam tumbuh yang ada pun layu merangas. Hal
itu terasa menyiksa segenap makhluk hidup, termasuk manusia. Merasakan hal
demikian, SMA Negeri 1 Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba)
menggelar solat Istisqo.
Salat Istisqo keluarga besar SMAN 1 Tumijajar juga diikuti pelajar Mts dan Aliyah Al-Munawwaroh Daya Murni, SMA PGRI, SDN 1 dan SDN 2 Daya Murni serta jamaah sekitar, tak kurang 2.200-an pesert dengan imam dan khotib Ust Toto Rusjdianto dari Pondok Modern Al-Furqon. Kegiatan dirangkai dengan lounching PROGRAM LAMPUNG MENGAJI dan kampanye Gerakan Kurangi Sampah Plastik. Lapangan Daya Murni, 10 Oktober 2019 (dokDIVA)Ketua LPA GENERASI Kab Tubaba, Elia Sunarto, secara simbolik turut menyerahkan kitab suci Al-Qur’an kepada perwakilan siswa, sebagai dukungan GERAKAN LAMPUNG MENGAJI program baru Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi yang di lounching di SMAN 1 Tumijajar. Daya Murni, 10 Oktober 2019
Salat
berjamaah yang dimaksudkan untuk minta pertolongan diturunkan hujan tersebut
tak hanya diikuti keluarga besar SMAN 1 Tumijajar saja yang terdiri dari;
Kepala sekolah, dewan guru, staf/karyawan dan siswa-siswi, tetapi juga diikuti
orang tua wali murid kelas X, XI dan XII SMAN 1 Tumijajar, siswa-siswi SDN 1
dan SDN 2 Daya Murni, SMA PGRI, Mts dan Aliyah Al-Munawwaroh Daya Murni serta
jamaah sekitar. Diprediksi tak kurang dari 2200-an orang khusu’ mengikuti
rangkaian kegiatan yang dilaksanakan di lapangan sepakbola depan sekolah
tersebut, Kamis (10/10/2019).
Bertindak
sebagai Imam dan khatib al-hafidz Ust Toto Rusjdianto dari Pondok Modern
Al-Furqon, Panaragan Jaya. Sebelum pelaksanaan salat Istisqo, jamaah diajak
salat Ad-Dhuha dua rakaat yang diimami oleh guru PAI SMAN 1 Tumijajar,
Komaruddin, S. Pd.I.
Menariknya,
kegiatan di lapangan terbuka itu sekaligus digunakan untuk lounching PROGRAM
LAMPUNG MENGAJI yang menjadi program terbaru Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi,
dan kampanye Gerakan Mengurangi Sampah Plastik. Lounching Lampung Mengaji
ditandai dengan penyerahan simbolik kitab suci Al-Qur’an yang dilakukan oleh
Kepala SMAN 1 Tumijajar, Drs. Pujiyanta, M. Pd, Ketua LPA GENERASI Kabupaten
Tubaba, Elia Sunarto dan bapak-ibu guru kepada 6 perwakilan siswa-siswi. Pada
session lain, lapangan juga dipenuhi gemuruh slogan “Ayoo bawa tumbler !” dalam kampanye Gerakan Pengurangan Sampah
Plastik yang dipimpin langsung Kepala SMAN 1 Tumijajar sambil mengacungkan ke
udara tempat air minum isi ulang yang dibawa masing-masing peserta.
Menjawab
pertanyaan media cetak dan elektronik yang meliput, Pujiyanta terangkan,
Gubernur ingin pendidikan di Lampung lebih berkarakter. Kepada peserta didik
harus ditanamkan nilai-nilai agama dan norma kehidupan yang baik.
“Setiap
pagi yang Muslim diwajibkan membaca ayat dari Kitab Suci Al-Qur’an walau hanya
3-5 ayat, syukur-syukur rampungkan satu muka, yang non muslim juga demikian
membaca kitabnya masing-masing”, terang
Kepala SMAN 1 Tumijajar dalam session wawancara.
Ust
Toto Rusjdianto dalam ceramahnya, ajak yang hadir tingkatkan ketaatan dan
menghimbau jangan menahan hak-haknya orang miskin. Ust muda kharismatik itu
juga mengingatkan, kalau kita tidak peduli pada sekeliling kita, maka jangan kaget,
kalau Allah juga tak peduli dengan kita.
“Mari
meringankan beban saudara-saudara kita yang dhu’afa, perbanyak istighfar dan
taubat nasuha. Mohon ampun atas dosa-dosa yang sudah kita perbuat”, ajak
Ust. Toto Rusjdianto dari atas mimbar.
Dalam
kesempatan tersebut, terkumpul dana Rp. 3.271.900,- yang digalang pengurus OSIS
melalui kotak amal, yang rencananya akan disalurkan pada anak-anak tidak mampu
yang tergolong keluarga dhu’afa.
Ketua OSIS SMAN 1 Tumijajar, Muhammad Nur Wahid mewakili rekan-rekannya pelajar SMAN 1 Tumijajar mengaku bangga dengan semua kegiatan yang dilakukan di sekolahnya. Menurutnya, dibawah kepemimpinan Kepala Sekolah Pak Pujiyanta, sekolahnya kian maju pesat. Tak hanya bangunan fisik, tetapi juga prestasi dan pengelolaan pendidikannya. (ES.007)
TUBABA
(PojokTubaba.Com) — Panitia seleksi calon anggota Komisi
Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) periode 2019-2024
telah berhasil menjaring 10 besar nama calon. Ada yang menarik, dari sejumlah
nama tersebut. Novi Misriyanti, menjadi satu-satunya perempuan yang lolos
berlenggang ke tahapan berikutnya. Ia masuk sepuluh besar dari seleksi sejumlah
37 orang yang mendaftar calon anggota KPUD di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
Community TB-HIV Care Aisyiyah Tubaba
Aktifis
perempuan dari Tubaba ini sebelumnya tidak diperhitungkan orang, kehadirannya semula
dianggap hanya sebagai pelengkap memenuhi kuota partisipasi perempuan. Srikandi
Tubaba ini tiba-tiba menyeruak mencuri perhatian, kini sejumlah kalangan mulai
memperhitungkan kehadirannya, bahkan banyak yang memprediksi ia bakal berpeluang
menduduki kursi ketua.
“Saya
mengenalnya sudah lama, 4 tahun lebih kami tergabung dalam Community
TB-HIV-Care, Mbak Novi adalah koordinator komunitas peduli TB-HIV Tubaba dari
PD Aisyiyah Tubaba, organisasi sayap dari Ormas Muhammadiyah”, tutur
aktifis LPA GENERASI, Elia Sunarto.
Kemunculannya
yang mendadak tersebut, tak hanya membuat bangga keluarga besar Ormas
Muhammadiyah saja, khususnya PD Aisyiyah Tubaba. Novi Misriyanti dikenal banyak
kalangan karena memiliki jaringan luas terkait aktifitasnya. Dukungan itu tak
hanya muncul dari internal Muhammadiyah tetapi juga dari ormas lain dan non
ormas, sebut saja Muslimat NU, IBI, PPNI, kalangan aktifis, kader-kader kesehatan,
serta guru-guru.
“Mbak
Novi hadir membuktikan bahwa perempuan itu bisa, perempuan mampu. Ia telah
mengangkat derajat kaumnya”, terang
sesepuh Muhammadiyah Kabupaten Tubaba yang enggan ditulis namanya.
Ungkapan
syukur dan bangga atas masuknya Novi Misriyanti dalam 10 besar kandidat anggota
KPU Tubaba juga disampaikan oleh salah satu bidan Puskesmas Dente Teladas,
Kabupaten Tulang Bawang. Novi Misriyanti, pemeran istri kepala desa dalam film
indie “Tanah Kerinduan” produksi Hernov Film Tulang Bawang itu memang pernah
shooting di daerah perairan besar dermaga Dente Teladas.
Perempuan
sederhana dan cerdas itu memang familiar di banyak kalangan karena ia dikenal
sebagai aktifis bidang kesehatan dan pendidikan. (ES.007)
GUNUNG
TERANG, TUBABA
(PojokTubaba.Com) — Peristiwa berdarah 30 September, malam
tahun 1965 dikenal dengan sebutan G30S/PKI menjadi catatan kelam perjalanan
sejarah Indonesia. Partai Komunis Indonesia (PKI) melakukan cara-cara tidak
berperi kemanusiaan untuk merebut tampuk kekuasaan. Tujuh jendral pimpinan Tentara
Indonesia saat itu, diculik, dibantai dan dikubur hidup-hidup dalam satu lubang
sumur tua dan sempit di kawasan Lubang Buaya. Kita bersyukur, upaya PKI gagal
bahkan mereka berhasil ditumpas habis. Untuk mengenang gagalnya kudeta berdarah
tersebut, 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila yang dimaknai
sebagai hari berkabung nasional.
Upacara Hari Kesaktian Pancasila SMPN 1 Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat (1 Oktober 2019) dok.eliasunarto
Upacara Hari Kesaktian Pancasila SMPN 1 Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat (1 Oktober 2019) dok.eliasunarto Upacara Hari Kesaktian Pancasila SMPN 1 Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat (1 Oktober 2019) dok.eliasunarto Upacara Hari Kesaktian Pancasila SMPN 1 Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat (1 Oktober 2019) dok.eliasunarto Upacara Hari Kesaktian Pancasila SMPN 1 Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat (1 Oktober 2019) dok.eliasunarto
Untuk
memperingati hari bersejarah tersebut, Keluarga Besar SMP Negeri 1 Gunung
Terang melaksanakan upacara Hari Kesaktian Pancasila. Bertindak sebagai pembina
upacara Kepala SMP Negeri 1 Gunung Terang, Sri Widodo, S. Pd.
“Bangsa
yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya, tujuh Pahlawan
Revolusi gugur dalam tragedi berdarah ini, pengorbanan mereka tak akan pernah
terlupakan oleh bangsa Indonesia”,
demikian yang tersirat dalam amanat pembina upacara.
Upacara Hari Kesaktian Pancasila SMPN 1 Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat (1 Oktober 2019) dok.eliasunarto Upacara Hari Kesaktian Pancasila SMPN 1 Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat (1 Oktober 2019) dok.eliasunarto Upacara Hari Kesaktian Pancasila SMPN 1 Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat (1 Oktober 2019) dok.eliasunarto Upacara Hari Kesaktian Pancasila SMPN 1 Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat (1 Oktober 2019) dok.eliasunarto
Meski upacara ini digelar bersamaan dengan
pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS) tetapi seluruh peserta upacara terlihat
antusias dan semangat.
“Petugas
upacara kali ini tidak diambil per kelas, tetapi kami tunjuk langsung atas
kesepakatan OSIS dan dewan guru”, terang Ima Damayanti pembina OSIS SMP Negeri 1 Gunung Terang sekaligus
penanggung jawab kegiatan upacara tersebut.
Sebelum upacara dilaksanakan, sehari sebelumnya
(30/9) kepala sekolah memerintahkan pengibaran bendera setengah tiang sebagai
tanda berkabung.
“Instruksi pengibaran
bendera setengah tiang dan upacara bendera ini sesuai Surat Edaran Dinas
Pendidikan Tulang Bawang Barat tertanggal 26 September 2019”, terang Sri Widodo kepada crew PojokTubaba.com
usai kegiatan upacara.
Dalam Surat Edaran Nomor :
091.1/534/11.01/TUBABA/2019 tersebut tercantum tema Hari Kesaktian Pancasila
tahun ini adalah “Pancasila Sebagai Dasar Penguat Karakter Bangsa Menuju
Indonesia Maju dan Bahagia”, terang Pak Wid sapaan akrab Kepala SMP Negeri 1
Gunung Terang itu.
Terpisah, Wina Riyana, S. Pd, guru mata pelajaran
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), SMP Negeri 1 Gunung Terang menambahkan,
upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini sangat bagus untuk penambah
pengetahuan kebangsaan dan nasionalisme seluruh peserta didik.
“Kebetulan materi pelajarannya memang sedang
membahas Dinamika Pancasila dari Masa ke Masa, jadi kalau hari ini mereka mengikuti
upacara ini, momennya pas sekali”, tutur Wina Riyana. (ES.007)
eliasunarto.com 