Rilis Ketua LPA GENERASI, Ena Nurjanah Sabtu, 29 juni 2019
JAKARTA (PojokTubaba.com) — Peristiwa kerusuhan yang terjadi tanggal 22 mei 2019 di depan gedung Bawaslu dan demonstrasi massa tanggal 26 juni 2019 menjelang putusan MK membuktikan masih banyaknya anak-anak yang dilibatkan dalam aktivitas politik . Dengan wajah-wajah yang lugu mereka meneriakan pembelaan kepada salah satu pihak tanpa mengerti lebih lanjut maksud dari pembelaan yang mereka lakukan.
Anak-anak ini umumnya datang dari luar Jakarta, punya semangat pembelaan yang tinggi terhadap tokoh atau kelompok tertentu. Namun ada juga yang tidak paham maksud kedatangan mereka. Mereka datang hanya berdasarkan ajakan atau suruhan orang dewasa.
Semua yang dilakukan oleh anak-anak sudah bisa dipastikan merupakan hasil tindakan orang dewasa . Dunia politik sama sekali bukan ranah yang anak-anak pahami. Anak-anak tidak pernah punya kepentingan dalam kegiatan yang mereka lakukan. Tetapi orang dewasalah yang memiliki agenda dan kepentingan dengan menggiring anak-anak dalam kancah politik praktis
Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (UU PA) no.35 tahun 2014 sebenarnya sudah gamblang menyatakan larangan pelibatan anak dalam kegiatan politik, sekaligus memuat point tentang sanksi hukum yang diberikan terhadap para pelanggar pasal tersebut.
Pasal 15 dari UU PA menyatakan bahwa anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari : a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b. pelibatan dalam sengketa bersenjata; c. pelibatan dalam kerusuhan sosial; d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan e. pelibatan dalam peperangan.
Kemudian sanksi hukum terhadap para pelanggarnya ada di dalam Pasal 87 yang menyatakan bahwa Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76H(yaitu bahwa setiap orang dilarang merekrut atau memperalat Anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan Anak tanpa perlindungan jiwa), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Dengan melihat kasus yang masih hangat terjadi, pelibatan anak dalam dunia politik nampaknya belum ada kata berhenti. Anak-anak masih terus saja menjadi komoditas politik. Kerentanan pemahamanan anak telah dijadikan sarana bagi mereka yang punya ambisi untuk memasukkan pemahaman orang dewasa dalam benak anak-anak yang polos .
Anak – anak sesungguh berada dalam tahap pemikiran yang sangat kaku, sempit, dan tidak luwes . Pandangan moral mereka masih sangat lemah. Anak-anak belum memiliki kemampuan untuk memahami akan konsekuensi terhadap apa yang mereka lakukan .
Anak-anak adalah figure yang masih terus bertumbuh dan berkembang. Cara berpikir mereka juga masih terus berproses untuk menjadi matang. Maka wajar saja seorang anak dengan mudah kagum dengan tokoh yang mereka lihat punya kekuatan atau popularitas. Kerentanan cara berpikir anak juga membuat seorang anak dengan mudah tunduk kepada pihak yang lebih berkuasa, punya otoritas, baik itu orangtua, guru, maupun orang dewasa lainnya yang memiliki relasi kuasa atas dirinya.
Cara berpikir anak yang belum matang membuatnya sangat mudah untuk dimanfaatkan dan diarahkan untuk melakukan tindakan-tindakan yang diinginkan oleh orang dewasa.
Dengan demikian, sudah selayaknya dipahami oleh semua pihak bahwa setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak dalam dunia politik maka yang seharusnya disasar adalah para orang dewasa.
Namun, sangat disayangkan hingga saat ini hampir belum pernah ada orang dewasa yang dijadikan tersangka dan dikenai sanksi atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak-anak. Hampir selalu kasus hukum anak-anak dalam politik praktis akan berhenti pada penanganan terhadap anak-anaknya dengan melibatkan dinas/kementerian sosial.
Melihat kondisi tersebut, wajar saja kalau hingga saat ini anak masih menjadi sasaran pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kepentingan politik praktis orang perorang maupun kelompok .
Hal ini harusnya menjadi perhatian serius pemerintah yang telah menerbitkan Undang-Undang perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014. Sudah sejauh mana implementasi dari sanksi hukum ini dijalankan? Dan yang paling penting adalah “Kapan anak-anak berhenti menjadi sasaran empuk orang dewasa yang berpolitik?”.
Salam Ena Nurjanah Ketua Lembaga Perlindungan Anak GENERASI
(Catatan kecil awal tahun 2021 dari pertemuan Dr. Mochtar Sany Firdaus Badrie dan Brigjen Pol Drs. Subiyanto)*
LAMPUNG (GentaSatmakura.com) — Bermula dari rekomendasi Laksamana TNI (Purn) Tedjo Edhy Purdijatno, SH kepada tamu khusus Waka Polda Lampung, Brigadir Jenderal Pol Drs. Subiyanto. Menkopolhukam 2014-2015 dan KSAL 2008-2009 itu berpesan agar menyempatkan diri bertamu ke sahabat karibnya H. Mochtar Sany Firdaus Badrie sebelum kembali ke Jakarta pada pertengahan Januari 2021. Kemudian diperkuat peran kader Satmakura A. Junaedi Sunardi asal Kotagajah yang juga mantan DPRD Kabupaten Lampung Tengah, berlanjut kunjungan silaturahim Brigjen Pol Drs. Subiyanto ke Dr. H. Mochtar Sany Firdaus Badri di kediaman Beliau yang ada di bilangan Gedong Air, Kota Bandar Lampung.
Pertemuan malam hari dalam suasana santai kekeluargaan antara Waka Polda Lampung dengan founder gerakan Satmakura berlangsung lebih dari 3 jam, melahirkan ketertarikan perwira tinggi kepolisian kelahiran Jombang, Jawa Timur ini pada kegiatan-kegiatan Satmakura. Lulusan Akpol 1988 yang berpengalaman dalam bidang SDM dan pernah menjabat Karojianstra SSDM Polri ini pun menyampaikan kesediaannya menjadi keluarga besar Satmakura dan siap sinergikan program-program Satmakura dengan 16 program prioritas Kapolri yang baru, Jenderal (Pol) Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si.
Dalam implementasi program prioritas Kapolri yang disebut “PRESISI” yakni Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan, Kapolri menetapkan Program 100 Hari kedepan, diantaranya; Meningkatkan kesejahteraan personel melalui program perumahan dan kesehatan, melaksanakan sistem point dalam pembinaan karier personel sehingga semua anggota dapat kesempatan dan panggung yang sama sesuai prestasi yang dimiliki, meningkatkan sinergitas TNI-Polri melalui kegiatan bersama sampai pada level pelaksanaan, minimalisir komplain masyarakat terkait pelayanan kepolisian, segera berlakukan layanan kepolisian dengan nomor tunggal 110 yang terkoneksi dengan command center, transformasi Polsek sebagai basis resolusi harus sudah berjalan dan realisasikan bhabinkamtibmas sebagai pusat informasi dan problem solver, terapkan restoratif justice sebagai bentuk penyelesaian perkara untuk menciptakan penegakan hukum yang berkeadilan, dan percepat penyelesaian penanganan kasus-kasus yang menjadi perhatian publik, serta melakukan pendampingan pada setiap program permerintah terkait pemulihan ekonomi nasional.
Pertemuan kedua pun berlanjut di Villa Campang, ‘rumah rakyat’ yang ada di kompleks Laboratorium Mini Pusat Inkubator Institut Satmakura di Bumi Satmakura, Campang Jaya-Sukabumi, Bandar Lampung, Minggu (31 Januari 2021). Hadir dalam pertemuan tersebut AKBP Irawan, Direktur Utama PT. Suryamas Kayu Karet Jaya (PT. SKJ), Agus Firmansyah, mantan Kakan LH Way Kanan, Mujiyanto dan Elia Sunarto.
“Rumah Rakyat” dan kawasan Bumi Satmakura yang berada di Campang Jaya, Sukabumi Kota Bandar Lampung menorehkan kenangan dan sejarah bagi sebagian pelaku sejarah di Bumi Pertiwi. Sebut saja seperti mendiang Prof. Dr. H. Muladi, SH (Rektor Universitas Diponegoro, Menteri Kehakiman, Menteri Sekretaris Negara, Gubernur Lemhanas terlama), Laksamana TNI (Purn) Tedjo Edhy Purdijatno, SH., Drs. H. Marzuki Usman, MA, Dr. Oesman Sapta Odang, mendiang Dr. Subiakto Tjakrawerdaya (Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil), dan sejumlah pejabat tinggi negara lainnya sudah berkali-kali mengunjungi rumah yang berdiri anggun di lereng Bukit Campang.
Di tempat ini pula Mochtar Sany yang kala itu menjabat Bendahara Umum Fraksi Utusan Daerah (F-UD) MPR RI memboyong rekan kerjanya sesama wakil rakyat dalam masa sidang MPR/DPR RI. Rapat Kerja F-UD DPR RI setelah bersidang menggodok dan akhirnya melahirkan rumah Senator Indonesia yang kita kenal sebagai Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.
Bumi Satmakura, Campang Jaya-Sukabumi (dulu, Campang Raya) Kota Bandar Lampung juga telah menorehkan catatan sejarah dimana pada saat DEKLARASI GERAKAN SATMAKURA digaungkan secara nasional pada 17 Januari 2008, Mochtar Sany yang diakui piawai menjadi juru runding telah berhasil membuat tonggak sejarah sekaligus menandai berakhirnya ‘perseteruan’ antara Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) dengan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (ABPEDSI). Dua lembaga legal masyarakat desa yang dibentuk oleh negara ini diketahui sejak awal berdiri sudah saling berhadap-hadapan, ingin saling menjatuhkan.
Badan Permusyawaratan Desa (dulu; Badan Perwakilan Desa) sebelumnya merasa superior sebagai ‘DPR’ nya desa karena memiliki ‘power’ kewenangan memakzulkan (impeachment) kepala desa. Adalah sosok Mochtar Sany, pengusaha sukses asal Lampung yang saat itu menjadi Bendahara Umum Fraksi Utusan Daerah (F-UD) MPR RI yang berhasil mempertemukan duduk satu meja dan mendamaikan dua pihak yang berseteru ini. Mochtar Sany melihat dua instrumen pemerintahan desa itu apabila bisa bersinergi akan mampu menggerakkan mesin percepatan pembangunan di perdesaan. Dalam kesempatan tersebut ia undang kedua ketua umum organisasi itu ke Campang Raya.
“Pertemuan ini menjadi pondasi kuat kerjasama program gerakan Satmakura dengan Kepolisian kedepan terutama untuk zona Lampung”, ungkap H. Mochtar Sany Firdaus Badrie, kembali menanggapi pertemuannya dengan Waka Polda Lampung, Brigjen Pol Drs. Subiyanto.
Mochtar Sany menjelaskan, ini bukan gagasan baru, tetapi sesuatu yang sudah dirintis sejak lama. Dalam nota kesepahaman (memorandum of understanding) antara Yayasan Gerakan Satmakura Insan Sejahtera, PT. Satmakura Mitra Usaha dengan Indokom Group, Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung (BBPBL) dan Politeknik Negeri Lampung (Polinela) yang ditandatangani di Pesantren Ushuluddin, Kalianda-Lampung Selatan, 7 November 2020 lalu bertepatan dengan pelantikan Gerakan Santri Satmakura – Ushuluddin (GSSU). MoU ditandatangani masing-masing pihak; Managing Director Perusahaan Indokom Group H. Ibnu Syena Al-fitra, ST., MIB., Ketua Umum Yayasan Satmakura Insan Sejahtera H. Mochtar Sany Firdaus Badrie, Kepala BBPBL Ir. Ujang Komarudin Asdani K, M.Sc., Direktur PT. Satmakura Mitra Usaha Zainal Asikin, SE., MM., Direktur Polinela Dr. Ir. Sarono, M.Si, turut membubuhi tanda tangan; Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS, Drs. H. Marzuki Usman, MA dan Laksamana TNI (Purn) Tedjo Edhy Purdijatno, SH.
Jauh sebelumnya, konsep kemitraan untuk kesejahteraan rakyat, ketahanan pangan termasuk untuk kesejahteraan prajurit (TNI, Polri) melalui program Satmakura juga sudah dikancah Mochtar Sany bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Laksamana TNI (Purn) Tedjo Edhy Purdijatno, SH., Brigadir Jendral TNI (Mar) Edi Juardi yang sekarang mengemban amanat sebagai Komandan Pasukan Marinir 3 (Pasmar 3). Komando Pelaksana Utama Korps Marinir yang meliputi wilayah timur Indonesia dan bermarkas di Kota Sorong, Papua Barat. Termasuk dengan Jendral TNI Ryamizard Ryacudu, KSAD 2002-2005 saat menjadi Menteri Pertahanan pada Kabinet Kerja bentukan Presiden Joko Widodo.
Pertemuan Mochtar Sany dengan Brigjen Pol Drs. Subiyanto tak hanya sekedar memperkenalkan apa itu Satmakura (Satukan Tenaga Masyarakat Kerahkan Untuk Kesejahteraan Rakyat), dan membangun sebuah kesepahaman cara pandang, berpikir dan bertindak dalam konteks gerakan Satmakura, tetapi sudah melangkah pada evaluasi dan kajian program-program apa saja yang menjadi prioritas untuk dikembangkan.
Gerakan yang diinisiasi dua tokoh yang akan menjadi lokomotif sukses program kemitraan Kepolisian dengan Satmakura ini, diyakini akan semakin mempercepat pelaksanaan MoU yang ada, sekaligus akan melengkapi kemitraan Satmakura dengan TNI AL/Marinir, perguruan tinggi, perusahaan, UMKM, koperasi dan masyarakat. Tren menurunnya kondisi perekonomian nasional terdampak pandemi covid-19 juga menjadi akselerasi perlu segera ada contoh atau model sebagai prototype program yang akan segera diduplikasi di banyak tempat, ini barangkali yang menjadi bagian terpenting dari kesepakatan keduanya.
“Membangun Indonesia dari pinggiran menjadi bagian penting pendekatan pembangunan pemerintahan Jokowi”, ungkap Mochtar Sany, pengusaha sukses kelahiran Kotabumi, Lampung Utara yang memiliki 3 semboyan; Perjuangan, Pengabdian dan Ibadah dalam hidupnya.
Mochtar Sany menyebut kebijakan Presiden Jokowi membangun Indonesia dari pinggiran sangatlah tepat. Pembangunan tidak lagi terpusat di perkotaan (sentralisasi), melainkan harus dilakukan menyebar di seluruh pelosok tanah air (desentralisasi). Pembangunan desa yang menjadi prioritas pemerintah saat ini tertuang dalam Nawacita ketiga. Hal tersebut dimaksudkan agar pembangunan dapat secara langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan, khususnya di daerah tertinggal, terdepan dan terluar. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjadi tonggak perubahan paradigma pengaturan desa.
Pada pembukaan Kongres Pergerakan Desa 2014 yang diselenggarakan Ormas GERBANGSARI (Gerakan Kebangkitan Desa Mandiri) di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat. Ketua Umum Gerbangsari Ir. Joko Wandyatmoko, M.Si mengatakan, Gerbang Sari sebagai elemen dari desa siap mengawal pemerintahan Jokowi 5 tahun ke depan.
“Gerbangsari ingin memperkuat pemerintahan sebagai corong dari komunitas yang berasal dari desa”, kata Joko Wandyatmoko.
Namun, lanjut Joko Wandyatmo yang diharapkan sampai sekarang belum terwujud lantaran kurang fokus. Terlalu banyak kegaduhan dan berakibat negara kurang iqro’. Pendiri dan pembina Indonesian White and Blue Collar Crime Institute (IWBCCI), Institut Kejahatan Kerah Putih dan Biru itu mendesak, pandemi covid-19 yang belum berkesudahan ini hendaknya dijadikan momentum ‘kesadaran’ bersama membangun dan menghadapi segala tantangan kedepan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Belum terlambat, bersama Kepolisian kita bangun koordinasi lintas sektor yang selaras dan seimbang sesuai tupoksi masing-masing.
Jokowi yang juga hadir sebagai Gubernur DKI Jakarta saat itu, seminggu jelang pelantikannya sebagai Presiden RI didampingi Ketua Umum Gerbangsari Ir. Joko Wandyatmoko, M.Si, Ketua Dewan Pembina Dr. Mochtar Sany F. Badrie, Ketua Dewan Penasehat Dr. Mooryati Soedibyo, SH., MLL dan beberapa pengurus lainnya melakukan pemukulan gong dan berkomitmen menjalankan paradigma baru pembangunan desa dengan segera mengucurkan Dana Desa (DD) sebesar Rp. 1 miliar hingga Rp. 1,4 miliar per desa.
Diakui atau tidak sesungguhnya roh dari spirit Satmakura sangat mewarnai perjalanan kebijakan kepemimpinan Presiden Jokowi periode pertama. Tokoh-tokoh Satmakura seperti Dr. Mochtar Sany F. Badrie dan Ir. Joko Wandyatmoko melahirkan organisasi massa dengan nama Gerakan Kebangkitan Desa Mandiri yang disingkat GERBANGSARI.
Gerbangsari bertekat memperjuangkan terwujudnya sistem pembangunan perdesaan yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaannya. Perencanaan pembangunan ditumbuhkan dari bawah (bottom-up planning). Demokrasi dalam rangka mengawal pembaharuan desa untuk mewujudkan kehidupan desa yang lebih sejahtera, mandiri, demokratis dan adil.
Dukungan lain Gerbangsari kepada Presiden Jokowi juga tampak pada putaran pemilihan presiden periode pertama, 2014-2019. Pada 27 Mei 2014, Ketua Umum Gerakan Kebangkitan Desa Mandiri (Gerbangsari) Ir. Joko Wandyatmoko mengundang para purnawirawan jenderal dari semua elemen TNI dan Polri untuk didaulat oleh rakyat dalam rangka menjaga dan mendukung pilihan yang dipilih oleh rakyat yaitu Jokowi Widodo menjadi Presiden Republik Indonesia. Ada 80 jenderal mendapat penyematan pin Jenderal daulat rakyat, diantaranya; Wiranto, Luhut Binsar Panjaitan, Widodo HS, dsb.
Gerbangsari dengan program Satmakuranya berkomitmen mengembangkan potensi dan prakarsa lokal. Mochtar Sany berpandangan; kesejahteraan sosial-ekonomi yang sering didambakan masyarakat Indonesia itu membutuhkan mobilisasi prakarsa dan potensi lokal, serta penyelenggaraan pemerintahan desa yang bersendikan good governance. Pemerintah desa, Badan Perwakilan Desa, lembaga-lembaga masyarakat dan warga masyarakat membutuhkan bingkai relasi yang demokratis, saling percaya, setara dan kemitraan.
Kehadiran perusahaan besar (investor) sebagai lokomotif pembangunan diharapkan akan dapat menarik dan menggerakkan gerbong-gerbong desa serta menampung aspirasi kreatifitas botton up dari masyarakat desa. Menurut Mochtar Sany, Desa membutuhkan kehadiran investor yang memahami aspek manajemen, teknologi, modal dan pasar untuk membangun. Sementara Investor perlu jaminan keamanan, legalitas, kepastian hukum, jaminan kontinuitas usaha dan keamanan. Disini polisi diharapkan menjadi referensi hadirnya Negara sebagai pengayom dan pelindung yang dirasakan kehadirannya.
Polres yang memiliki wilayah dalam pembinaan masyarakat bisa bertindak memberi dukungan sebagai WASIT YANG BERPIHAK PADA KEBENARAN, KEJUJURAN DAN KEADILAN yang bisa dikondisikan sejak awal bukan datang setelah ada masalah. Peran ini dimunculkan dalam ide mengawal sukses kemitraan pembangunan desa, meminimalisir wanprestasi dan hindari inkonsisten dalam komitmen. Agar para pihak yang berkomitmen membangun desa terayomi dan terbangun semangat kebersamaannya.
“Satmakura hadir menjadi benang merah”, tegas tokoh penandatangan Kesepakatan Jimbaran. Kerjasama kemitraan terkenal di era Orde Baru, antara UMKM dengan konglomerasi yang dilakukan di Istana Negara dihadapan Presiden Soeharto tahun 1996. Mochtar Sany mewakili pengusaha Kecil, Mikro dan Menengah.
“Saya sepakat kehadiran polisi dalam konsep kemitraan Satmakura itu penting”, kata Mochtar sany.
Masuknya Polisi dalam program kemitraan dengan Satmakura akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Semakin memaksimalkan fungsi pembinaan pada warga dan merangsang peningkatan kesejahteraan masyarakat plus anggota dan/atau prajurit. Jika ini bisa diterapkan, polisi berperan aktif akan mampu menggaet investor tertarik.
Prakteknya bisa dilanjutkan melibatkan aparat Polsek dengan memberdayakan Bhabinkamtibmas bersinergi lintas sektor untuk desa maju. Kolaborasi ini bila disatupadukan dalam program Satmakura akan dapat mendorong peningkatan produk UMKM. Pemerintah dalam program pemulihan ekonomi terkait pandemi Covid-19 dan penguatan sektor UMKM telah merilis kebijakan baru dimana produk ekspor Indonesia, 30% merupakan hasil kemitraan dengan UMKM. Dalam soal ini pemerintah sudah punya keinginan, tetapi realisasi di lapangan perlu SDM dan pengawalan.
Konsep Polisi sebagai Wasit Yang Berpihak Pada Kebenaran, Kejujuran dan Keadilan yang digagas Mochtar Sany memiliki kesesuaian dengan konsep “PRESISI” kepolisian masa depan yang menjadi jargon Kapolri, Jendral (Pol) Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si.. Presisi adalah singkatan dari prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan.
Konsep ini dikembangkan untuk menghindari muncul dan meluasnya potensi kerawanan sosial di masyarakat. Dengan menerapkan konsep ini akan meneguhkan institusi Bhayangkara sebagai polisi yang merakyat tetapi lebih progresif pada sikap pencegahan sekaligus merupakan solusi keterbatasan personal untuk memenuhi harapan masyarakat. Dimana polisi secara dini dapat mendeteksi (prediktif) dan bergerak cepat (responsif), bersama rakyat (transparansi) dan bertindak pada posisi berpihak pada kebenaran, kejujuran dan keadilan (berkeadilan). Artinya kedepan polisi tak hanya masuk pada masalah yang timbul dan sudah berkembang. (**)
Rilis : Mobile Satmakura Centre @JubirSatmakura.eliasunarto
Selasa, 17 November 2020 pukul 12.17 WIB
Dari kediamannya di Gedong Air, Bandarlampung, Mochtar Sany lakukan rapat online terkait pemanfaatan IT untuk menunjang kinerja BPR Lampung Bina Sejahtera dan Pengembangan UKM Satmakura (16/11/2020)
GEDONG AIR, BANDARLAMPUNG (GentaSatmakura.com) — Pandemi Covid-19 telah mengubah dunia secara radikal dan memaksa semua manusia beradaptasi dengan kebiasaan baru. Orang-orang harus harus belajar atau bekerja dari rumah menggunakan platform video konferensi. Hal tersebut juga dilakukan oleh Ketua Umum Yayasan Satmakura Insan Sejahtera, H. Mochtar Sany Firdaus Badrie. Ia dikediamannya bilangan Gedong Air, Bandarlampung. Penggagas dan lokomotif gerakan Satmakura yang masih energik itu melakukan online meeting (rapat daring) dengan mitra bisnisnya yang berada di Surabaya dan Jakarta,Senin 16/11/2020.
Gebrakan Mochtar Sany untuk menata kembali lingkarannya sebagai langkah akselerasi mewujudkan program-program Satmakura diapresiasi banyak kalangan. “Revolusi Satmakura”, ungkap seseorang yang menyebut gebrakan ini cukup efektif untuk menangkis anggapan bahwa program Satmakura itu hanya wacana.
Pengusaha besar yang sudah lama dikenal sangat peduli dengan kehidupan masyarakat kecil itu sudah tidak lagi mengedepankan profit oriented dalam bisnisnya tetapi lebih pada social oriented bagaimana berbagi dengan sesama. Langkah ibadah, dengan istilah lain ia kerap sebut Berniaga dengan Tuhan atau PMA, Penanaman Modal Akherat, untuk itu ia akan ubah pelayanan banknya menjadi pola syariah.
“Progress Satmakura minggu ini memasuki tahapan membanggakan. Kesepakatan-kesepakatan dengan banyak pihak sudah mulai bergerak diimplementasikan di lapangan”, tutur Pak MS, demikian Beliau biasa disapa.
Dalam giatnya di Satmakura ia gaet banyak kalangan, mitra kerja dari berbagai unsur dan lini, seperti perguruan tinggi, perusahaan skala nasional dan internasional, perbankan, akademisi, para pelaku usaha seperti pengusaha properti, eksportir, pelaku UMKM, instansi pemerintah, lembaga swasta, koperasi, bahkan petani dan nelayan serta pedagang asongan serta penjual jasa bidang pariwisata.
Sebagai owner, Mochtar Sany berharapan Bank LBS bisa tampil lebih kuat lagi, dapat memposisikan diri mengambil peran besar memback up semua gagasan dan menjangkau pelayanan lebih luas lagi untuk memperkuat gerakan Satmakura.
“Saya kurang paham IT tetapi saya memahami pentingnya kehadiran IT handal dalam setiap usaha, terutama menyangkut bisnis era sekarang”, kata Mochtar Sany usai mengikuti online meeting melalui Google Meet bertajuk “Sistem IT BPR Lampung Bina Sejahtera dan Pengembangan UKM Satmakura”, Senin 16 November 2020 yang berlangsung pukul 16.00 hingga 18.00 WIB.
Rapat dipandu Fajar Harsa selaku host dari Diamond Land pengembang properti yang sudah go publik (Jakarta) rekan bisnis Mochtar Sany dengan narasumber ahli IT, David Herman Santoso (Surabaya). Selain Mochtar Sany dan Tim Satmakura juga diikuti Ir. Heri Suhendro, MTA dari Bank Mandiri Syariah (Jakarta), Komisaris dan tim IT BPR Lampung Bina Sejahtera.
“Bank LBS harus bisa memberi dukungan kuat pada sektor usaha binaan Satmakura,” Mochtar Sany mengulang penegasannya dalam penyampaian visi misi BPR LBS yang ia sampaikan dalam online meeting tsb.
Lebih jauh ia mengungkapkan keprihatinannya yang ia sebut perbankan kurang serius dalam keberpihakannya pada pengusaha kecil, dan UMKM. Mantan Ketua KUKMI dan KADIN Lampung itu bertekat melakukan pembelaan pada UMKM maka pada tahun 2000 ia akuisisi BPR LBS padahal saat itu ia sudah diperingatkan oleh rekan sejawatnya yang ekonom dan pakar perbankan.
Tekatnya bulat, bukan berorientasi pada keuntungan tetapi berharap bank bisa menjadi instrumen pendukung perkembangan UMKM. Pembelaan dimaksud diantaranya bagaimana bank tidak lagi menyoal agunan tetapi lebih pada jaminan usaha. Bank harus membuka akses permodalan bagi UMKM, dukungan, kemudahan dan pendampingan pada pelaku usaha UMKM binaan Satmakura.
“Saya lebih cenderung pada sektor produktif dibanding sektor komsumtif, meskipun pada hitungan bisnisnya tidak lebih menguntungkan,” pungkas pengusaha yang pernah menandatangani Kesepakatan Jimbaran dihadapan Presiden Soeharto, yaitu kemitraan antara konglomerasi dengan UMKM.
Dengan IT handal, lanjut Mochtar Sany, akan dapat menaikkan trust nasabah, meningkatkan pelayanan dari sistem offline ke digital, cukup menggunakan android melalui aplikasi mobile banking, nasabah bisa mengecek saldo, bisa transaksi, transfer antar bank nol rupiah, dll. *** (ES.007)
PESAWARAN, LAMPUNG (GentaSatmakura.com) — Melalui konsep kerakyatan gerakan Satmakura, sang pencetus dan lokomotif gerakan ini H. Mochtar Sany Firdaus Badrie tak hanya bergerak di sektor perekonomian dan pemberdayaan masyarakat saja untuk membangun negeri. Sebagai bentuk partisipasi warga dalam pembangunan, tokoh penandatangan Perjanjian Jimbaran, kemitraan UMKM dengan konglomerasi yang terkenal di era kepemimpinan Presiden Soeharto itu juga sangat konsen memperhatikan dinamika generasi millenial saat ini.
“Di Puncak Menara Pandang Mutun ini dua tahun lalu saya pernah diajak diskusi Pak MS (panggilan akrab Mochtar Sany) tentang keprihatinannya terhadap perkembangan generasi muda,” kata seorang pegiat anak yang enggan dipublish namanya, Minggu (15/11/2020).
Orang dekat Mochtar Sany tersebut menerangkan, tim yang dibentuk untuk kegiatan edu-wisata sudah membangun komunikasi dengan pihak BNN Provinsi Lampung, Polda Lampung dan Lanud Pangeran M. Boen Yamin. Kegiatan edu-wisata tak hanya menjual view Lampung yang elok tetapi juga bermuatan pendidikan karakter, akhlak, bela negara (nasionalisme) dan pengenalan bahaya narkoba di kalangan generasi muda.
“Kawasan destinasi Mutun sedang berbenah, edu-wisata ini juga akan mengaitkan dengan dunia pertanian. Keinginan Pak MS semua kegiatan harus terintegrasi dengan lainnya. Salah satu perguruan tinggi yang terlibat dalam project ini adalah Politeknis Negeri Lampung (Polinela)”, pungkasnya.
Sore ini di Puncak Menara Pandang Mutun terlihat H. Mochtar Sany Firdaus Badrie yang didampingi beberapa stafnya menerima tamu Tim Pariwisata Polinela yang dipimpin oleh Anwar Rahman, S.Pd., M.Pd tampak terlihat Ali Murtopo, S.Pd., M.A., Yusep Windhu Ari Wibowo, S.Pd., M.Pd., Eksa Ridwansyah, S.E., M.Buss., Akt dan Dian Puspita Sari, S.Pd., M.Pd. **(ES.007)
MAJALENGKA, JAWA BARAT (PojokTubaba.Com) — Bupati Tulang Bawang Barat (Tubaba), Umar Ahmad baru saja menyampaikan orasi kebudayaan di Jatiwangi Art Facktory (JAF) Majalengka, Jawa Barat. Pidato kebudayaan orang nomor satu di Tubaba berjudul “Pulang Ke Masa Depan” itu dilakukan dihadapan seniman, politikus, dan penggiat masyarakat desa dari berbagai daerah seperti Bandung Yogyakarta, Cirebon, dan lain-lain, tepat pukul 16.00 WIB pada Jum’at (27/12/2019), demikian dikabarkan Kepala Dinas Kominfo Tubaba, Eri Budi Santoso via ponselnya kepada PojokTubaba.com
Umar Ahmad diundang untuk memaparkan konsep kebudayaan karena menurut pimpinan Jatiwangi Art Facktory (JAF), Arief Yudi, Bupati Tulang Bawang Barat tersebut dikenal memiliki konsep pembangunan yang khas. Selama ini JAF rutin mengundang tokoh-tokoh seni dan budaya untuk memberikan pemaparan konsep dan gagasan. Arief Yudi menyebut, kegiatan seperti ini sudah diadakan selama 11 tahun, dan digelar tiap tanggal 27. JAF adalah organisasi nirlaba yang fokus terhadap kajian kehidupan lokal lewat kegiatan seni dan budaya. Juga Industri kreatif seperti festival, pertunjukan seni, pameran seni rupa, musik, video dan film, jeramik, residensi seniman, diskusi bulanan, siaran radio dan pendidikan.
Pulang Ke Masa Depan, menurut Umar Ahmad, apa yang ia lakukan saat ini sebagai upaya untuk membangun daerah. Ia menyebut, Tubaba sebagai masa depan, dan masa depan adalah sebaik-baik tempat bagi kita untuk pulang.
Tentu saja Tubaba mempunyai masa lalu, sebuah situasi yang dijaga oleh para pendahulu kami dengan kearifan mereka ~kearifan yang diperlukan pada jamannya. Tubaba juga memiliki masa sekarang, yaitu kehidupan yang sedang kami jalani saat ini. Dan ia memiliki masa depan sebuah tempat pulang, sebuah harmoni yang menjadi tujuan kami. Jadi, bagi kami, perjalanan menuju Tubaba adalah perjalanan pulang ke masa depan. Apa yang kami lakukan hari ini akan menjadi tidak berarti jika kami semakin jauh dari Tubaba, demikian penggalan kalimat Umar Ahmad yang ia sampaikan dalam orasinya tersebut.
Sebagai seorang kepala daerah, Umar Ahmad tak hanya ingin membangun sarana fisik saja tetapi ia juga memiliki komitmen membangun peradaban. D alam bait lain ia sebutkan, kami bertekat untuk memastikan semua individu bisa menjadi “layak Tubaba”, dan tiba di Tubaba pada akhir perjalanannya. Bagi kami, di situlah pentingnya kita bermasyarakat. Kita membangun kehidupan bersama untuk menjamin tiap-tiap individu, satuan terkecil penyusun masyarakat, bisa menikmati kehidupan yang berkah sebagai manusia dan sebagai warga masyarakat.
Dalam ungkapan bahasa sastra yang tinggi, Umar Ahmad katakan, Kami harus melatih diri secara sungguh-sungguh dalam upaya menemukan jalan pulang itu dan masing-masing dari kami harus menyesuaikan perilaku, membangun perangaian yang tepat, dan membangun nalar yang memadai unstuk sampai kesana. Ia menyadari bahwa ini bukan pekerjaan mudah. Tetapi Umar Ahmad memberi solusi pulang ke masa depan yang bahagia akan menjadi urusan yang lebih sederhana jika kita berpikir di tingkat individu, kita hanya mengurus diri kita masing-masing.
Dalam orasinya, Umar Ahmad menyebut 3 prinsip menuju Tubaba, yaitu; harus tekun bekerja / tahan banting, memiliki daya tahan dan sekaligus ikhlas di dalam melihat hasilnya. Tiga prinsip tersebut disebutnya NENEMO, singkatan dari NEMEN (tekun bekerja), NEDES (tahan banting), dan NEREMO (ikhlas).
“Selain tiga prinsip tersebut, kami juga sedang melatih diri untuk tegak pada prinsip lainnya, yaitu kesetaraan, kesederhanaan, dan kelestarian,” terang Umar Ahmad.
Kabar teranyar beredar, lewat Pidato Kebudayaan di JAF tersebut, Bupati Tulang Bawang Barat Umar Ahmad masuk 10 besar bersama kepala daerah dari berbagai provinsi lain sebagai nominator calon penerima Anugerah Kebudayaan dari PWI Pusat yang akan diselenggarakan dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) 2020, dimana acara puncaknya akan dilaksanakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada Februari mendatang. (ES.007)
JAKARTA (PojokTubaba.Com) — Beberapa hari lalu Wakil Presiden Ma’ruf Amin membuat pernyataan yang membuat kalangan pemerhati anak tersentak. Ma’ruf Amin menyebut banyak lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mengajarkan radikalisme. Pernyataan kontroversi tersebut mendapat tanggapan dari pendiri Gerakan Perlindungan Anak Asa Negeri (GENERASI), Ena Nurjanah. Aktivis anak itu mengingatkan, ada yang perlu diperhatikan dari ungkapan tersebut, ajaran radikalisme seperti apa yang dimaksud oleh Wapres agar tidak dianggap sebagai wacana yang terlalu mengada-ada.
“Jika mengajarkan radikalisme terkait menceriterakan sejarah yang berdarah-darah, maka itu belum tentu bermakna radikalisme,” sanggah Ena Nurjanah.
Menurut Ena Nurjanah, bisa jadi itu karena gurunya kurang memahami cara yang tepat dalam menyampaikan kisah sejarah kepada anak-anak PAUD.
Ia menjelaskan, cara penyampaian yang dianggap radikalisme tersebut bisa jadi terkait dengan kemampuan guru dalam menyampaikan materi ajar, berarti yang patut menjadi bahan evaluasi adalah cara mengajar guru yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan agar mampu menyampaikan kisah sejarah sesuai dengan tahapan usia anak, bukan dengan membuat klaim bahwa guru mengajarkan radikalisme.
“Jadi, alangkah baiknya untuk tidak langsung membuat penilaian hanya karena melihat tanpa mengenali dan memahami fakta yang ada di lapangan,” pinta Ena Nurjanah.
Lebih jauh Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak GENERASI itu mengingatkan, Ketika pelabelan terjadi terhadap para pengajar PAUD, pasti akan menimbulkan banyak perdebatan, terutama bagi para pegiat PAUD. Mereka pasti kecewa bahkan bisa jadi marah dengan sangkaan yang belum tentu benar.
Ena Nurjanah juga mengingatkan, satu hal yang harus disadari penuh oleh Pemerintah yaitu bahwa data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 menyebutkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak-anak Usia Dini (PAUD) di Indonesia baru sekitar 37,92 persen. Jadi masih banyak anak-anak usia dini di Indonesia yang belum mendapat pendidikan dan ini seharusnya lebih menjadi perhatian pemerintah karena menjadi tanggung jawab negara sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang.
LPA GENERASI minta fokus utama Pemerintah semestinya memperbanyak berdirinya PAUD serta menghadirkan guru-guru PAUD yang terdidik dan berkualitas bagi terpenuhinya hak pendidikan anak usia dini. (ES.007)
TUBABA (PojokTubaba.com) – Gebyar peringatan Hari Sumpah Pemuda
ke-91 tahun 2019 di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) berlangsung semarak.
Hampir semua lembaga pendidikan yang ada baik dari tingkat TK/PAUD, SD/MI,
SMP/Mts dan SMA/SMK/Aliyah perintahkan peserta didiknya memakai pakaian adat
pada tanggal 28 Oktober tersebut.
Selain melaksanakan upacara bendera peringatan
Hari Sumpah Pemuda kali ini juga diisi dengan beberapa kegiatan, diantaranya kegiatan
lomba. Di SMPN 1 Gunung Terang, upacara dilaksanakan dengan petugas upacara pengurus
OSIS dan bertindak sebagai Pembina Upacara adalah Kepala SMPN 1 Gunung Terang, Sri Widodo, S. Pd.
SMPN 1 Gunung Terang, Oktober 2019 SMPN 1 Gunung Terang, Oktober 2019 SMPN 1 Gunung Terang, Oktober 2019 SMPN 1 Gunung Terang, Oktober 2019 SMPN 1 Gunung Terang, Oktober 2019 SMPN 1 Gunung Terang, Oktober 2019 SMPN 1 Gunung Terang, Oktober 2019 SMPN 1 Gunung Terang, Oktober 2019 SMPN 1 Gunung Terang, Oktober 2019 SMPN 1 Gunung Terang, Oktober 2019 SMPN 1 Gunung Terang, Oktober 2019 SMPN 1 Gunung Terang, Oktober 2019 SMPN 1 Gunung Terang, Oktober 2019 SMPN 1 Gunung Terang, Oktober 2019 SMPN 1 Gunung Terang, Oktober 2019
Dalam amanatnya, pembina upacara menyampaikan pesan
tentang nilai-nilai kepahlawanan, Sri Widodo minta sebagai generasi penerus,
wajib kiranya untuk menghargai jasa-jasa pengorbanan para pahlawan dan para
pejuang sebelum maupun sesudah kemerdekaan.
Sri Widodo minta anak-anak meneladani perjuangan
dan pengorban para pemuda dari berbagai suku yang dapat bersatu dan mengambil
kesepakatan bulat dalam Konggres Pemuda yang diselenggarakan di Jakarta pada 27-28
Oktober 1928 silam. Rasa persatuan dan kesatuan dari pemuda Indonesia masa itu menjadi
contoh tauladan bagi generasi muda saat ini.
“Dengan rasa persatuan itu
pula mereka akhirnya mereka punya satu ikrar sakti yang kita kenal dengan
Sumpah Pemuda,” terang
Sri Widodo.
Hari Sumpah Pemuda di SMPN 1 Gunung Terang juga diisi
dengan lomba masak nasi goreng antar kelas dan lomba menyanyikan lagu nasional.
Setiap peserta wajib membawakan lagu Satu Nusa Satu Bangsa dan satu lagu
pilihan yang sudah ditetapkan panitia. Panitia menetapkan lagu-lagu pilihan
tersebut adalah; lagu Bendera dari hitnya band Coklat, Meraih Bintang-Via Vallen,
Bunda-Melly Guslaw, dan lagu Titip Rindu Buat Ayah dari Ebiet G. Ade, serta
Gebyar-Gebyar yang dipopulerkan oleh Gombloh.
“Pemenangnya akan diumumkan
minggu depan, usai upacara bendera hari Senin,” terang Wina
Riyana, S. Pd, guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
(PPKn) SMPN 1 Gunung Terang.
Sejauh pantauan crew dan laporan koresponden
PojokTubaba.Com semarak kegiatan memeriahkan Hari Sumpah Pemuda dengan
pernak-pernik peserta mengenakan pakaian adat tersebut berlangsung hampir di
semua sekolah yang ada di Tubaba.
Dari SMPN 3 Gunung Agung yang berada di Tiyuh
Sumber Jaya Kecamatan Gunung Agung, dilaporkan ditemukan pemandangan menarik
dengan sumringah senyum anak-anak dan guru berbusana adat daerah juga ditemukan.
Kepala SMPN 3 Gunung Agung, Sumaini tampak bahagia melihat peserta didiknya
bangga mengenakan aneka pakaian adat Nusantara.
Hari Sumpah Pemuda ke-91 Tahun 2019 di SMPN 3 Gunung Agung Hari Sumpah Pemuda ke-91 Tahun 2019 di SMPN 3 Gunung Agung Hari Sumpah Pemuda ke-91 Tahun 2019 di SMPN 3 Gunung Agung Hari Sumpah Pemuda ke-91 Tahun 2019 di SMPN 3 Gunung Agung Hari Sumpah Pemuda ke-91 Tahun 2019 di SMPN 3 Gunung Agung Hari Sumpah Pemuda ke-91 Tahun 2019 di SMPN 3 Gunung Agung Hari Sumpah Pemuda ke-91 Tahun 2019 di SMPN 3 Gunung Agung Hari Sumpah Pemuda ke-91 Tahun 2019 di SMPN 3 Gunung Agung Hari Sumpah Pemuda ke-91 Tahun 2019 di SMPN 3 Gunung Agung
Masih di Kecamatan Gunung Agung, SDN 1 Mulya Jaya,
selain melaksanakan upacara bendera, mereka juga menyelenggarakan kirap pemuda
dengan peserta mengenakan pakaian adat dan mengusung bendera-bendera merah
putih. Uniknya tak hanya diikuti oleh siswa-siswi dan dewan guru saja,
rangkaian kegiatannya juga diikuti sebagian orang tua siswa.
Dalam amanatnya, Sudarsih selaku pembina upacara
selain menyampaikan sejarah perjuangan pemuda Indonesia tempo dulu, juga
menghimbau siswa-siswi agar tidak salah dalam bergaul, sehingga dapat merugikan
diri sendiri maupun pihak lain. Sudarsih dalam kesempatan tersebut juga
memotivasi agar anak-anak giat berprestasi di segala bidang.
Peringatan Hari Sumpah pemuda ke-91 Tahun 2019 di SDN 1 Mulya Jaya Kec. Gunung AgungPeringatan Hari Sumpah pemuda ke-91 Tahun 2019 di SDN 1 Mulya Jaya Kec. Gunung AgungPeringatan Hari Sumpah pemuda ke-91 Tahun 2019 di SDN 1 Mulya Jaya Kec. Gunung AgungPeringatan Hari Sumpah pemuda ke-91 Tahun 2019 di SDN 1 Mulya Jaya Kec. Gunung AgungPeringatan Hari Sumpah pemuda ke-91 Tahun 2019 di SDN 1 Mulya Jaya Kec. Gunung AgungPeringatan Hari Sumpah pemuda ke-91 Tahun 2019 di SDN 1 Mulya Jaya Kec. Gunung AgungPeringatan Hari Sumpah pemuda ke-91 Tahun 2019 di SDN 1 Mulya Jaya Kec. Gunung AgungPeringatan Hari Sumpah pemuda ke-91 Tahun 2019 di SDN 1 Mulya Jaya Kec. Gunung AgungPeringatan Hari Sumpah pemuda ke-91 Tahun 2019 di SDN 1 Mulya Jaya Kec. Gunung Agung
SMPN 2 Gunung Agung dengan Kepala Sekolah Nur
Hamid, M. Pd juga tak kalah meriah, meskipun petugas pengibar bendera
mengenakan kebaya mereka tetap tertib dan khitmad melaksanakan tugasnya.
Hari Sumpah Pertanian ke-91 tahun 2019 di SMPN 2 Gunung AgungHari Sumpah Pertanian ke-91 tahun 2019 di SMPN 2 Gunung AgungHari Sumpah Pertanian ke-91 tahun 2019 di SMPN 2 Gunung AgungHari Sumpah Pertanian ke-91 tahun 2019 di SMPN 2 Gunung AgungHari Sumpah Pertanian ke-91 tahun 2019 di SMPN 2 Gunung AgungHari Sumpah Pertanian ke-91 tahun 2019 di SMPN 2 Gunung AgungHari Sumpah Pertanian ke-91 tahun 2019 di SMPN 2 Gunung AgungHari Sumpah Pertanian ke-91 tahun 2019 di SDN 1 Mekar Asri Kec. Tulang Bawang TengahHari Sumpah Pertanian ke-91 tahun 2019 di SDN 1 Mekar Asri Kec. Tulang Bawang TengahHari Sumpah Pertanian ke-91 tahun 2019 di SDN 1 Mekar Asri Kec. Tulang Bawang Tengah
Sementara dari Kecamatan Tulang Bawang Tengah
dilaporkan, SDN 1 Mekar Asri melaksanakan upacara dengan pembina Kepala SDN 1
Mekar Asri, Sugeng Daryanto. Lelaki yang dikenal berkumis tebal itu tampak tegap
mengenakan pakaian adat Jawa, surjan lengkap dengan blankon. (ES.007)
PANARAGAN JAYA – TUBABA (PojokTubaba.com) – Kabar gembira melingkupi
keluarga besar Lembaga Pendidikan Al-Furqon, Panaragan Jaya asuhan Drs. KH. Muhyiddin
Pardi. Enam atlit cilik siswa-siswi SDS Islam Al-Furqon dari cabang olahraga
pencak silat berhasil mengharumkan nama tak hanya Al-Furqon sebagai institusi
pendidikan keagamaan tetapi juga melambungkan nama baik Kabupaten Tulang Bawang
Barat (Tubaba).
Atlit-atlit cilik SDS Islam Al-Furqon berlaga di Lampung Championship IV Kejuaraan Pencak Silat Tingkat Nasional Tahun 2019 di kelas kategori usia dini, Berhasil merebut 2 medali emas dan 4 perak. Atlit-atlit cilik SDS Islam Al-Furqon berlaga di Lampung Championship IV Kejuaraan Pencak Silat Tingkat Nasional Tahun 2019 di kelas kategori usia dini, Berhasil merebut 2 medali emas dan 4 perak.
SDS Islam Al-Furqon
mengikutsertakan 6 siswa-siswinya sebagai atlit cilik di cabang olah raga
pencak silat kategori usia dini untuk berlaga dalam Lampung Championship IV
Kejuaraan Pencak Silat Tingkat Nasional 2019. Kegiatan yang diselenggarakan oleh
KONI Lampung, Kemenpora dan pengurus IPSI Provinsi Lampung itu di buka untuk
umum, berlangsung di Bandar Lampung pada 25-27 Oktober 2019.
“Alhamdulillah, meskipun pesertanya banyak diikuti dari luar daerah,
seperti Jakarta, Palembang dan Jambi, ternyata anak-anak kita tidak minder.
Bahkan dapat meraih 2 medali emas dan 4 perak”, terang Kepala
SDS Islam Al-Furqon, Slamet Nahari, S. Pd.
Keenam atlit cilik
tersebut adalah ; Surya Darma Wijaya (siswa kelas V) berhasil merebut medali
emas, disusul Fadhil Zaqqi, Aditya Ananda Putra, Nur Azzahran Arrofiq,
masing-masing pelajar kelas V mendapatkan medali perak. Sementara Rasya
Parahita Salsabila Jostin dan Terry Olivia, keduanya pelajar kelas VI
masing-masing mendapatkan perak dan emas.
Slamet Nahari
menjelaskan, secara kelembagaan pihaknya memberi kesempatan kepada siswa dan
siswi untuk mengembangkan potensi dirinya sesuai bakat yang mereka milik. Baik
bidang akademik, keagamaan, olahraga maupun seni, semua sudah ada wadahnya
masing-masing.
“Ini sejalan dengan visi dan mii SDS Islam Al-Furqon, kami secara
kelembagaan memberi kesempatan dan fasilitas siswa-siswi untuk mengembangkan
diri sesuai potensi yang mereka miliki”, kata Slamet
Nahari.
Ia berharap,
keberhasilan ini menjadi motivasi anak-anak yang lain untuk berprestasi. Kepada
media Slamet Nahari juga menerangkan jika keenam atlit cilik yang berhasil
tersebut mendapat latihan dan bimbingan dari pelatih silat Tegar Prayogi dan
Nur Heri Prasetyo.
Kegiatan Lampung
Championship IV Kejuaraan Pencak Silat Tingkat Nasional Tahun 2019 dibuka untuk
kategori usia dini, pra remaja, remaja, dewasa dan kategori pendekar. (ES.007)
GUNUNG AGUNG-TUBABA, (PojokTubaba.Com)
— Peringatan Hari Santri Nasional Tahun
2019 di Pondok Pesantren Darul Falah yang berada di Tiyuh (sebutan lain untuk
desa) Sukajaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba)
berlangsung semarak. Perayaan Hari Santri Nasional yang mengusung tema “Santri
Indonesia untuk Perdamaian dunia” tersebut tak hanya diikuti oleh internal
keluarga besar Pondok Pesantren asuhan Abah KH. M. Sahli Gufron saja, tetapi
juga dihadiri oleh sejumlah organisasi sayap otonom Ormas Nahdlatul Ulama (NU),
diantaranya Fatayat NU, jawara-jawara Pagar Nusa dan Persaudaraan Setia Hati
Teratai (PSHT), Banser, Anshor serta pimpinan MWC NU setempat.
Kemeriahan berlangsung sepanjang siang dan malam sejak
Minggu hingga Selasa, 19-22 Oktober 2019 dengan rangkaian kegiatan ; lomba-lomba
untuk santri (dacil, surat pendek dan asmaul husna) yang diikuti peserta anak-anak
TPA, malamnya disambung atraksi permainan tradisional sepakbola api, gobak
sodor dan gedrik atau ingklik sebagai refresentasi kebudayaan pesantren.
Esoknya ada gelaran Ro’an Akbar : Jaga Bumi, Jaga
Hati yaitu kegiatan bersih-bersih lingkungan pondok, di lanjut malam harinya sholawat
dan tausiyah Perdamaian Dunia dengan penceramah KH Muchlisin. Pada puncak acara
22 Oktober dilaksanakan Upacara Hari Santri Nasional, bertindak sebagai Pembina
Upacara Ketua LPA GENERASI Kabupaten Tubaba, Elia Sunarto yang dilanjutkan
dengan Parade Santri-Cinta Damai dan Pentas Seni – Perdamaian Dunia.
Dalam amanatnya, pembina upacara menyebut kontribusi
pesantren terhadap kebesaran bangsa Indonesia sudah tidak diragukan lagi.
Terbitnya Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun
2015 dan kehadiran Undang-Undang Pesantren menegaskan pengakuan negara atas
keberadaan dan eksistensi pesantren.
Dihadapan peserta upacara pria berambut putih yang
tampil mengenakan jas semi militer ala Soekarno itu mengungkap jejak sejarah
penetapan Hari Santri Nasional.
“Penetapan Hari Santri Nasional
sesungguhnya merujuk tercetusnya Resolusi Jihat Nahdlatul Ulama, yang berisi
kewajiban jihad mempertahankan NKRI yang kemudian melahirkan peristiwa heroik di
Surabaya 10 November 1945 yang kita peringati sebagai Hari Pahlawan”, ungkap Elia Sunarto.
Kepada media Ketua LPA GENERASI Tubaba itu
mengatakan disahkannya UU Pesantren merupakan hadiah terindah bagi seluruh
santri di tanah air. UU Pesantren semakin mempersempit perbedaan antara sekolah
umum dan pesantren. Meski pembelajaran pesantren memiliki ciri yang khas dan
berbeda dengan pendidikan umum.
“Ijazah kelulusannya kini memiliki kesetaraan dengan
lembaga formal lainnya”, tukasnya.
Menurutnya, ini akan mengurangi kesenjangan yang
selama ini dialami sebagian lulusan pesantren. Memperkuat posisi pesantren dan
madrasah diniyah.
“Tak hanya merawat tradisi keagamaan dan membangun
patriotisme di tengah-tengah bangsa yang sedang berubah. Pesantren telah menunjukkan
peran utamanya dalam penguatan karakter anak-anak bangsa”, pujinya.
Untuk diketahui, Pemerintah melalui Kementerian
Agama sejak penetapan Hari Santri Nasional tahun 2015 dalam memperingati HSN selalu
mengangkat tema berbeda. Tahun 2016 mengusung tema, “Dari Pesantren untuk Indonesia”. Tahun 2017 “Wajah Pesantren Wajah Indonesia” dan
Tahun 2018 mengambil tema “Bersama Santri Damailah Negeri”. Sementara tema HSN 2019
adalah “Santri Indonesia untuk Perdamaian Dunia”.
Salah seorang pengasuh Ponpes Darul Falah, Eko
Prihanto yang dijumpai media saat mendampingi pengasuh dan sesepuh pondok
pesantren, KH. M. Sahli Gufron dan Kyai Abdul Malik Sutrisno, usai upacara
memberi keterangan bahwa issu perdamaian diangkat berdasarkan fakta bahwa
sejatinya pesantren adalah laboratorium perdamaian. Pesantren tempat menyemai
ajaran Islam rahmatanlilalamin. Islam ramah dan moderat (wasatiyah), semangat
inilah yang menginspirasi santri berkontribusi merawat perdamaian dunia.
(ES.007)
GUNUNG TERANG-TUBABA, (PojokTubaba.Com)
— Ada yang aneh dan menarik
terjadi di halaman SMP Negeri 1 Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat
(Tubaba), anak-anak dengan seragam warna-warni, kaos dan seragam batik sekolah
membentuk satu formasi apik dan melakukan gerakan-gerakan layaknya jurus bela diri diselingi
hentakan suara bernada tegap mengiringi gerakan-gerakan yang mereka lakukan. Benar rupanya mereka tengah
memperagakan gerakan pencak silat.
siswa-siswi SMPN 1 Gunung Terang antusias mengikuti eskul pencak silat yang dibuka kembali
siswa-siswi SMPN 1 Gunung Terang antusias mengikuti eskul pencak silat yang dibuka kembali.siswa-siswi SMPN 1 Gunung Terang antusias mengikuti eskul pencak silat yang dibuka kembalisiswa-siswi SMPN 1 Gunung Terang antusias mengikuti eskul pencak silat yang dibuka kembalisiswa-siswi SMPN 1 Gunung Terang antusias mengikuti eskul pencak silat yang dibuka kembali
Kenangan tentang kejayaan eskul Pencak Silat nampaknya masih belum
pupus dari benak Sri Widodo, S. Pd, Kepala SMP Negeri 1 Gunung
Terang. Pak Wid, demikian biasa ia dipanggil, masih berkeinginan menghidupkan
kembali eskul pencak silat, olah raga yang pernah mengharumkan nama sekolahnya.
“Dulu kita pernah juara 1
tingkat kabupaten, namun sayang gagal mengirim siswa kita di kejuaraan tingkat
provinsi karena faktor usia. Coba kalau usianya tidak ketuaan satu tahun saja”, kenang Sri Widodo sedih. Berkaca
dari peristiwa tersebut, Pak Wid berinisiatif menghidupkan kembali kegiatan eskul pencak silat.
“Kalau dulu saja kita bisa
juara, sekarang pasti kita juga bisa mencetak prestasi”, ujarnya bersemangat.
Sri Widodo berniat mendatangkan kembali guru pelatih, dan serius
mengembangkan olahraga bela diri tradisional tersebut, selain untuk
melestarikan seni dan kebudayaan daerah juga untuk menjaring bibit-bibit
potensial dari Kecamatan Gunung Terang khususnya.
Ditemui terpisah, David
Sura Wijaya, S. Pd, pembina eskul pencak silat membenarkan hal itu, bahkan ia mengaku sudah menyiapkan
sejumlah program.
“Kalau soal hari dan jadwal kegiatannya sudah
tersusun semua, sudah fix. Pelatihnya juga sudah bertemu saya dan Pak Kepsek,
insha’Allah sudah 100 % persiapannya”, ungkap David Sura Wijaya.
Ia berharap, dengan
dihidupkannya kembali eskul pencak silat, atlet-atlet potensi putra daerah yang
terpendam akan bermunculan kembali.
“Target
kita belum terlalu tinggi, minimal kita bisa menyamai prestasi sebelumnya, yang
pernah menjuarai event tingkat kabupaten”, tutur David Sura Wijaya
menirukan harapan sepala sekolah.
Dari pantauan
PojokTubaba.Com yang berkunjung ke lokasi, terlihat anak-anak gembira dan
antusias mengikuti eskul pencak silat.
“Ya
mereka bersemangat sekali, saya jadi semangat juga dalam mengajar. Mudah-mudahan
target sekolah dalam menyamai prestasi sebelumnya dapat tercapai, kalau bisa
malah lebih baik lagi”, kata Sani, pelatih ekstrakurikuler pencak silat SMP
negeri 1 Gunung Terang. (ES.007)
eliasunarto.com 